Diisukan ASN Daerah Eksodus ke Pemprov, Ketua DPRD Sumbar: Jangan Ada Politik Balas Budi

30 miliar

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mengingatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih Mahyeldi-Audy Joinaldy agar tidak melakukan politik balas budi saat telah dilantik nantinya.

Dia menjelaskan, gubernur Sumbar ke depan tidak boleh menjadikan pemerintahannya sebagai sarana balas budi. Baik balas budi apakah itu untuk kelompok atau tim sukses.

“Ini sangat penting bagi gubernur ke depan, jangan menjadikan pemerintahannya besok sebagai ajang balas budi,” katanya, Jumat (19/2/2021).

Supardi mengaku dirinya mendapat informasi, bahwa telah ada persiapan akan ada semacam eksodus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat daerah asal kota kabupaten, bakal pindah mengisi jabatan di Pemprov Sumbar.

Menurutnya, ASN adalah jabatan punya jenjang karir yang memiliki target tertentu. Melakukan politik balas budi akan merusak hubungan komunikasi, sinergitas, silaturahmi antara ASN dengan ASN lainnya. Diharapkan yang mengisi jabatan Biro dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) orang yang berkompeten.

“Maka kita harapkan gubernur menempatkan yang menjadi kepala OPD dan kepala biro itu berdasarkan kompetensi dan komitmen mereka, tidak berdasarkan kepentingan kelompok,” ujarnya.

Supardi menjelaskan, Pemprov Sumbar butuh orang-orang yang bekerja karena benar-benar paham apa yang menjadi tugasnya.

Baca juga: SK Gubernur dan Wagub Terpilih Diantar KPU, DPRD Sumbar Jadwalkan Paripurna

Dia juga mengingatkan, agar gubernur baru nantinya mengevaluasi kebijakan gubernur sebelumnya. Mana kebijakan yang bisa dilanjutkan, maka dilanjutkan. Kalau yang tidak ada urgensinya, maka tidak usah dilanjutkan.

“Kemudian gubernur baru harus punya inovasi, karena tantangan kita depan lebih berat ketimbang tahun yang lalu,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung, jadi sangat diharapkan ada inovasi dari gubernur terutama dalam bidang ekonomi yang hancur akibat covid-19. Pertumbuhan ekonomi masyarakat harus betul-betul meningkat.

“Inovasi yang kita harapkan jangan hanya teori di atas kertas, tetapi bagaimana inovasi itu benar-benar terasa oleh masyarakat,” katanya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Ombudsman Soal Dugaan Asusila 2 ASN Pemprov Sumbar: Regulasi dan Pemeriksa Harus Progresif
Ombudsman Soal Dugaan Asusila 2 ASN Pemprov Sumbar: Regulasi dan Pemeriksa Harus Progresif
Bantuan Rendang 2,1 Ton Pemprov Sumbar untuk NTT Dikirim ke Labuan Bajo dan Manggarai
Bantuan Rendang 2,1 Ton Pemprov Sumbar untuk NTT Dikirim ke Labuan Bajo dan Manggarai
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
2 ASN Pemprov Diduga Asusila di Ruang Kerja, Mahasiswa Soroti Sumbar Madani
2 ASN Pemprov Diduga Asusila di Ruang Kerja, Mahasiswa Soroti Sumbar Madani
Kasus Video Viral ASN, Sekda Sumbar: Kalau Ditemukan Pelanggaran, Disanksi Sesuai Aturan
Kasus Video Viral ASN, Sekda Sumbar: Kalau Ditemukan Pelanggaran, Disanksi Sesuai Aturan
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Video Viral Asusila Diduga Libatkan 2 ASN, Pemprov Sumbar Bentuk Tim Ad Hoc