Langgam.id- Universitas Negeri Padang (UNP) memberikan anugerah Doktor Honoris Causa untuk mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla. Penganugerahan dilakukan pada rapat senar terbuka di Auditorium UNP di Padang, Kamis (5/12/2019).
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UNP dan Senat Universitas yang memutuskan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa pada saya," kata JK saat menyampaikan orasi ilmiah di Auditorium UNP.
UNP memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada JK untuk bidang Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya dalam kaitan dengan Ujian Nasional (UN) untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Dalam pidato ilmiahnya, Jusuf Kalla mengatakan pendidikan nasional masih menghadapi banyak tantangan, khususnya dalam peningkatan mutu dan menjamin mutu secara berkelanjutan.
Dia mengatakan saat ini dan di masa depan adalah zaman yang sangat kompetitif dan sekaligus disruptif. Dalam perkembangan yang tidak selalu kondusif itu, menurut dia banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan kemajuan pendidikan.
Dikatakannya, hanya dengan pendidikan nasional yang bermutu atau berkualitas tinggi dan merata secara nasional, Indonesia dapat mencapai kemajuan.
Menurut JK, tetap diperlukan standar evaluasi secara nasional seperti ujian nasional. "Kenapa harus ada standar nasional? Jika tidak ada standar nasional, tapi ada standar-standar yang berbeda, ini sangat berbahaya. Dengan standar pendidikan yang berbeda, mutu berbeda, maka terciptalah gap atau kesenjangan mutu pendidikan dari satu daerah ke daerah lain."
Awalnya, menurut JK, memang banyak anak tidak lulus terutama di daerah, namun dari tahun ke tahun banyak perubahan. walaupun pada tahun 2015 UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan, tetapi untuk evaluasi mutu pendidikan nasional.
"Hal ini perlu dikaji kembali. Termasuk hasil UN menjadi syarat masuk perguruan tinggi," katanya.
Penciptaan standar dan peningkatan mutu pendidikan itu, menurut JK, ibarat meletakkan galah lompat tinggi. "Di negara-negara lain, untuk meningkatkan prestasi, ketinggian galahnya secara bertahap ditambah. Sebaliknya karena kita mau agar semua murid dapat melewati galah, maka ketinggian galahnya diturunkan. Akibatnya kita hanya bisa melompati ketinggian 1,5 meter sementara di negara lain sudah 2 meter."
Oleh karena itulah, lanjutnya, ketinggian galah yang menjadi standar kelulusan anak harus ditingkatkan bertahap secara terus menerus.
"Kita tidak boleh menyerah dengan membuat rendah ketinggian galah untuk kelulusan siswa. Jika ini dilakukan, kita telah melakukan degradasi pendidikan kita. Ujian nasional mendorong anak belajar dan berusaha keras untuk lulus."
Menurut JK banyak kritik terhadap ujian nasional, bahkan ada yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. "Semua itu dihadapi dan dijelaskan bahwa tidak ada usaha mencerdaskan bangsa yang berhasil tanpa usaha dan pengorbanan. Ujian Nasional juga diadakan dibanyak negara-negara yang besar penduduknya dengan berbagai cara dan sistem," tuturnya.
Upaya meningkatkan mutu, menurutnya, bukan hanya dengan UN. "Tetapi dibarengi dengan pertukaran kepala sekolah dari daerah yang kurang maju menjadi wakil kepala sekolah di sekolah yang baik. Agar terjadi transformasi pengetahuan, pengalaman dan kultur belajar," ujarnya.
Sementara, Rektor UNP Ganefri mengatakan JK selama ini dikenal sebagai tokoh yang punya komitmen kepedulian pada mutu pendidikan. Dia mengatakan melalui kebijakan, kiprah dan komitmen Pak JK sebagai tokoh yang memiliki kepedulian pada mutu pendidikan.
"Telah banyak bukti nyata yang imbasnya terhadap pembangunan peradaban bangsa," ucapnya.
Ia menyebut berbagai kebijakan yang dibuat JK terutama selama menjabat sebagai Wapres RI dua periode menurut Ganefri telah membuat pendidikan Indonesia berkontribusi mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.
Ganefri menilai peran JK ialah menjamin mutu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Di antaranya mensukseskan pelaksanaan UN. UN kata dia berdampak pada mutu input lulusan Sekolah Mengenah yang akan diterima di perguruan tinggi.
Menurut Ganefri konsisten mengawal UN sejak menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) sampai menjabat Wapres selama dua periode secara tidak berurutan.
Selain UN, bukti nyata konsistensi JK dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ialah dengan implementasi kurikulum sejak 2013 sampai sekarang. Yakni Kualiva Kurikulum Nasional Indonesia. (Rahmadi/HM)
