Langgam.id – Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan ke-1 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Sumatra Barat tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (7/2/2023).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Provinsi Sumbar. Kepala OPD dan Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kepala BPJS Kantor Wialayah Sumbar-Riau, Pimpinan Bank Nagari, Camat, dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Sekda mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Dharmasraya sedang fokus dalam pembangunan SDM Ketenagakerjaan, guna menghadapi bonus demografi yang puncaknya dipresiksi terjadi pada tahun 2030.
Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi bertambahnya angka pengangguran terbuka. Karena berdasarkan data BPS Sumbar per akhir tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dharmasraya berada di angka 6,23 persen atau naik 1,23 persen dari sebelumnya.
“Kabupaten Dharmasraya memilki proyeksi perluasan kesempatan kerja yang sangat luas. Terutama di sektor pertanian dan perkebunan, sector perbankan dan pembiayaan. Serta sektor UMKM yang juga telah banyak mendukung roda perekonomian Kabupaten Dharmasraya selama beberapa tahun terakhir,” kata Sekda.
Pemkab Dharmasraya juga berkomitmen untuk mendukung penuh program-program bidang ketransmigrasian. Oleh karena itu, Dharmasraya berharap dengan adanya rapat koordinasi ini kedepan dapat membuka khazanah dan wacana kebijakan yang nyata, dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya khususnya.
"Rapat koordinasi ini merupakan energi positif baru, sehingga kita dapat mewujudkan singkronisasi penyelenggaraan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kolaboratif antara pemerintah Kabupaten atau kota dengan Pemerintah Provinsi," ucapnya.
Adlisman menambahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap visi Indonesia emas tahun 2045, Pemkab Dharmasraya mengajak seluruh pemangku kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian se-Sumbar untuk memperkuat empat pilar visi Indonesia diantaranya, Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Pasca pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membangun sektor ketenagakerjaan. Diantaranya dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mendorong penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri (TKM). Dan kegiatan pada karya infrastruktur, naik melalui dukungan dana APBD maupun APBN.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Bapak Presiden Joko Widodo dalam menekan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Serta mempersiapkan generasi emas tahun 2025. Maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah mempercepat upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, penanggulangan inflasi daerah pasca pandemi covid-19. Dan kegiatan kegiatan lain yang erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi.
“Kami berharap dengan adanya rapat koordinasi di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian ini akan membantu memberikan solusi terutama yang berkaitan dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan meminimalisir fenomena pemutusan hubungan kerja. Kami juga mengharapkan ada upaya-upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Baik di daerah, nasional dan bagi pekerja migran Indonesia,” terangnya.
