InfoLanggam - Kabupaten Dharmasraya resmi mendapatkan tambahan kuota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat sebanyak 23.639 jiwa, yang disetujui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Tambahan kuota BPJS Kesehatan PBI Pusat Kabupaten Dharmasraya ini berkat dukungan dari Pemprov Sumbar.
Usulan tambahan kuota ini diajukan oleh Pemkab Dharmasraya pada awal April 2025 dan mendapat pengawalan intensif dari Pemprov Sumbar. Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berperan aktif menjembatani komunikasi ke pemerintah pusat, hingga akhirnya penambahan ini disetujui.
“Ini bentuk kolaborasi konkret antara Pemkab Dharmasraya dengan Pemprov Sumbar. Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Buya Mahyeldi, dan terkhusus kepada Wagub Vasko Ruseimy yang tidak hanya mendampingi, tapi membuka jalan komunikasi langsung ke pusat,” kata Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani.
Annisa menjelaskan, dengan tambahan ini, kuota BPJS PBI pusat Dharmasraya meningkat dari 58.534 jiwa menjadi 82.170 jiwa. Peningkatan ini menjadi salah satu capaian penting dalam 100 hari kerja Bupati Annisa – Wakil Bupati Leli Arni, sekaligus memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Annisa menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab Dharmasraya dan Pemprov Sumbar akan terus diperkuat, mencakup berbagai sektor strategis. “Komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi akan terus kami intensifkan, agar hasilnya nyata bagi masyarakat Dharmasraya,” tuturnya.
April lalu Bupati Annisa mengunjungi Kementerian Sosial Republik Indonesia mengantarkan sejumlah proposal termasuk diantaranya permohonan penambahan kuota BPJS Kesehatan PBI, yang proses setelahnya dibantu langsung Pemprov Sumbar melalui Wagub Vasko Rusaemy.
Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdadin), Joko Widiarto membenarkan bahwa penetapan kuota baru dilakukan setelah proses validasi dan harmonisasi data terpadu.
Sementara itu, Wagub Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja bersama. “Kami dari Pemprov hadir untuk memastikan kebutuhan daerah didengar pusat. Tidak bisa hanya menunggu—harus kita kawal. Ini kerja kolaboratif yang membanggakan,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya, Martin Efendi mengatakan tambahan ini akan sangat membantu dalam menutup celah jaminan kesehatan yang selama ini masih dirasakan sebagian warga.
“Kami sudah verifikasi DTKS. Tambahan ini menjangkau yang sebelumnya belum ter-cover. Ini langkah maju,” sebutnya. (*)
