Langgam.id - Ribuan massa mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (25/9/2019) kemarin. Aksi #SaveKPK bertajuk #ReformasiDikorupsi itu diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat sipil antikorupsi Sumbar.
Namun, aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai itu berujung ricuh. Massa mahasiswa memaksa untuk masuk ke gedung DPRD Sumbar. Padahal, 50 perwakilan mahasiswa sedang menggelar audiensi di dalam ruangan bersama sejumlah anggota dewan.
Ribuan massa mahasiswa berhasil masuk ke DPRD Sumbar meskipun pihak kepolisian telah melakukan blokade dengan menyusun barisan. Akan tetapi, jumlah mahasiswa yang banyak tidak sanggup diantisipasi.
Pihak Kepolisian tidak bisa berbuat banyak dan bahkan tidak melakukan aksi pukul mundur massa secara paksa. Berbeda dengan aksi di Gubernuran, aksi di DPRD kali ini pihak kepolisian tidak menembak air dari water cannon.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal beralasan tidak melakukan tindakan pukul mundur massa mahasiswa karena pihaknya melakukan pengamanan secara persuasif. Apalagi, katanya, jumlah massa mahasiswa mencapainya ribuan orang.
“(Aksi) kemarin jumlah mahasiwa hampir 10 ribu lebih, kemudian kami melakukan pengamanan persuasif. Selama ini kita tahu adek-adek kita, anak-anak kita (mahasiswa) tidak pernah melakukan anarkis seperti itu. Sehingga kemarin kita tidak terlalu ketat kita tidak represif," ujar Fakhrizal kepada langgam.id di Mapolda Sumbar, Jumat (7/9/2019).
Fakhrizal mengakui, aksi awalnya berjalan damai dan malah mahasiswa telah diterima anggota dewan. Pertemuan pertama ini, sudah selesai dan perwakilan mahasiswa kembali keluar dari gedung DPRD Sumbar.
“Setelah terima pertama, keluar. (Kemudian) mereka minta ketemu lagi minta masuk lagi, masuk 50 orang. Diizinkan juga anggota dewan. Semua keinginan mahasiswa sudah diikuti oleh anggota dewan ketika itu. Namun tiba-tiba melakukan anarkis,” katanya.
Fakhrizal memastikan pihaknya terus melakukan penyelidikan terkait kericuhan dan aksi pengrusakan kantor DPRD Sumbar. Begitupun terkait adanya dugaan penyusup yang memprovokasi massa mahasiswa.
“Masih kami dalami (penyusup), karena massa sudah sebanyak itu, kita tidak bisa mengatakan itu dari mahasiswa semua. Mungkin ada penyusup, kita dalami. Bisa jadi adek-adek kita terprovokasi," tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak terkait massa mahasiswa bisa berhasil memasuki gedung DPRD Sumbar. Namun, katanya, pihaknya sejak awal bertujuan melakukan pengamanan secara persuasif.
"Tujuan kita persuasif, tapi kalau tidak persuasif sudah bisa kita dorong (pukul mundur massa). Tapi karena tindakan persuasif itu malah massa memanfaatkan situasi. Yang jelas apakah semua mahasiswa? Tidak," ujar Yulmar.
Sebelumnya, Yulmar mengungkapkan pihaknya mengerahkan ratusan personel dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Selain itu, satuannya juga dibackup jajaran personel dari Polda Sumbar.
"Kami Polresta mengerahkan 350 personel, sementara yang standby personel dari Polda Sumbar 300 orang. Estimasi sementara sesuai perkiraan cukup," katanya sebelum aksi unjuk rasa.
Yulmar mengungkapkan, selain ratusan personel juga terdapat kendaraan operasional yang melekat pada anggota. Di antara baraccuda, mobil water cannon, hingga pengurai massa (Raisa).
"Kendaraan ini sudah melekat ketika ada aksi unjuk rasa. Selain fokus pengamanan, personel tentu kami arahan agar bekerja sesuai SOP," pungkasnya. (Irwanda)
