Debat Capres, Kedua Paslon Dinilai Tak Berpihak Selesaikan Persoalan Lingkungan

Debat Capres, Kedua Paslon Dinilai Tak Berpihak Selesaikan Persoalan Lingkungan

Suasana nonton bareng di PBHI Sumbar. (Foto: FZ)

Langgam.id – Debat Calon Presiden (capres) terkait persoalan Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang digelar 17 Februari 2019, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat menilai kedua Pasang Calon (Paslon) tidak berpihak terhadap penyelesaian lpersoalan lingkungan yang terjadi saat ini.

“Contoh kasus, terkait penyelesaian masalah lahan bekas tambang, ribuan hektar tanpa reklamsi, baik itu tambang berizin ataupun illegal,” ujar Uslaini, Direktur Walhi Sumbar usai Nonton Bareng (Nobar) Debat Capres di halaman kantor Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatra Barat, Minggu (17/02/2019).

Selain itu, kata Uslaini, program mendorong penggunaan bifuel kedepan yang tingkat baurnya ditingkat menajdi B100, hal itu akan semakin memperparah kondisi lingkungan. “Kita khawatir kedua capres yang ingin  mendorong penggunaan biofuel lebih banyak kedepan, maka perluasan terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi alat justifikasi oleh negara untuk mengeluarkan izin-izin HGU baru dan merampas hak masyarakat,” jelasnya.

Dengan biofuel 20 persen saja, sudah 14 juta hektar Kawasan lahan hutan kita di Indoensia ini ditanami perkebunan kelapa sawit. “Apalagi kalua ditingkatkan, itu sangat mengkhawatirkan kondisi lingkungan dan pengusaan lahan yang ada,” kata Uslaini.

Terkait program Perhutanan Sosial dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan di wilayah Sumatra Barat, menurut Uslaini cukup berjalan signifikan. “Namun, perhuatanan sosial dengan skema hutan adat, tidak ada satupun izin yang diterbitkan,” jelasnya.

Lalu, persoalan Reforma Agraria, di Sumatra Barat, hal itu tidak lebih dari sekedar sertifikasi asset saja. “Tidak ada redistribusi lahan baru bagi masyarakat miskin tak bertanah. Masyarakat adat yang berkonflik dengan perkebunan sawit juga tidak menggunakan skema reforma agraria dalam penyelesaiannya di Sumbar ini,” ungkap Uslaini.

Secara keseluruhan, menurut Uslaini strategi yang dipilih cenderung masih mengabaikan rakyat dan lingkungan. “Masih banyak PR untuk presiden kedepan,” ujarnya.

Nobar Debat Capres yang diselenggarakan di halaman kantor PBHI Sumbar berjalan aman hingga akhir. Puluhan penonton terlihat fokus dengan apa yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. (FZD

Baca Juga

Walhi Sumbar menyebut gubernur Sumbar sudah memberikan dukungan terhadap perusahaan untuk mengembangkan PLTS Singkarak. Dukungan
Kata Walhi Sumbar Soal Rencana Pembangunan PLTS di Danau Singkarak
KPU Sumbar menetapkan pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024
Ditetapkan Jadi Gubernur dan Wagub Sumbar, Ini 10 PR Mahyeldi-Vasko Soal Lingkungan
Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KPK RI mencatat telah terjadi total 490 pelanggaran di Danau Singkarak. 
Di Balik Topeng Energi Hijau: Membedah Kontroversi PLTS Terapung Danau Singkarak
Walhi Sumbar Laporkan Oknum Kepolisian ke Kompolnas, Kapolda Sumbar: Perlu Pendalaman
Walhi Sumbar Laporkan Oknum Kepolisian ke Kompolnas, Kapolda Sumbar: Perlu Pendalaman
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada AKP Ryanto Ulil Anshari yang
Penembakan di Polres Solsel, PBHI Sumbar Desak Evaluasi Perlindungan Pejuang Lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Barat menyebut insiden penembakan Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto
Kasus Penembakan Kasatreskrim Solsel, WALHI Sumbar Sebut Ini Tragedi Kejahatan Lingkungan