Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Suasana rakor. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi perencanaan program administrasi kependudukan dan PPKB di Bukittinggi pada 20-21 Maret 2019, lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari kabupaten dan kota di Sumbar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil) Sumbar Novrial mengatakan, rakor itu untuk mengantisipasi urusan adminduk pada 2020 nanti.

"Isu utamanya adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik. Selain juga untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM," katanya, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Pemabahasan PPKB, menurutnya, masih terkait regulasi pelaksanaan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. "Dari pemaparan narasumber dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi, kita sepakat program tahun 2020 akan dititikberatkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya

Sementara, untuk PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juni 2020.

Novrial menambahkan, dengan adanya sinkronisasi, program nasional yang didistribusikan ke daerah bisa lebih efektif. "Hasil dari Rakor ini dibawa ke Musrenbang Provinsi yang segera digelar di Padang", ujarnya. (*/SS)

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Calon Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, formasi cpns
Tutup Tahun 2022, Pemprov Sebut Realisasi Belanja APBD Sumbar Mencapai 94,95 Persen
Evaluasi Akhir Tahun, Pemprov Sumbar Optimistis Realisasi APBD Lebih 94 Persen
Evaluasi Akhir Tahun, Pemprov Sumbar Optimistis Realisasi APBD Lebih 94 Persen
Rincian Realisasi Belanja APBD Sumbar 2022 Tiap OPD, 10 Hari Sebelum Tutup Tahun
Rincian Realisasi Belanja APBD Sumbar 2022 Tiap OPD, 10 Hari Sebelum Tutup Tahun
Calon Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, formasi cpns
Realisasi Belanja APBD 2022 Sumbar Masih 83,96 Persen, Pemprov Kejar Target 94 Persen
Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses
Belanja APBD Sumbar Masih Bersisa Lebih Rp1 Triliun, Pemprov: Masih Terus Berproses
DPRD dan Pemprov Sepakat, APBD Sumbar 2023 Sebesar Rp6,78 Triliun
DPRD dan Pemprov Sepakat, APBD Sumbar 2023 Sebesar Rp6,78 Triliun