Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Suasana rakor. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi perencanaan program administrasi kependudukan dan PPKB di Bukittinggi pada 20-21 Maret 2019, lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari kabupaten dan kota di Sumbar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK – Dukcapil) Sumbar Novrial mengatakan, rakor itu untuk mengantisipasi urusan adminduk pada 2020 nanti.

“Isu utamanya adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik. Selain juga untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM,” katanya, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Pemabahasan PPKB, menurutnya, masih terkait regulasi pelaksanaan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. “Dari pemaparan narasumber dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi, kita sepakat program tahun 2020 akan dititikberatkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya

Sementara, untuk PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juni 2020.

Novrial menambahkan, dengan adanya sinkronisasi, program nasional yang didistribusikan ke daerah bisa lebih efektif. “Hasil dari Rakor ini dibawa ke Musrenbang Provinsi yang segera digelar di Padang”, ujarnya. (*/SS)

Baca Juga

Status Tanggap Darurat Berakhir, Pemprov Sumbar Fokus Pemulihan Pascabencana
Status Tanggap Darurat Berakhir, Pemprov Sumbar Fokus Pemulihan Pascabencana
Gubernur Mahyeldi Lepas Bantuan 2,5 Ton Rendang untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Gubernur Mahyeldi Lepas Bantuan 2,5 Ton Rendang untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
UMP Sumbar 2026 Naik 6,3 Persen jadi Rp3,2 Juta
UMP Sumbar 2026 Naik 6,3 Persen jadi Rp3,2 Juta
Sekda Sumbar Salurkan Bantuan untuk Warga Malalo Tanah Datar
Sekda Sumbar Salurkan Bantuan untuk Warga Malalo Tanah Datar
UNDIP Kirim Bantuan Mesin Penjernih Air untuk Warga Terdampak Bencana Sumbar
UNDIP Kirim Bantuan Mesin Penjernih Air untuk Warga Terdampak Bencana Sumbar
Gubernur Sumbar Terima Bantuan Rp1,15 Miliar dari Pemprov Kepri untuk Korban Banjir Bandang
Gubernur Sumbar Terima Bantuan Rp1,15 Miliar dari Pemprov Kepri untuk Korban Banjir Bandang