Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Suasana rakor. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi perencanaan program administrasi kependudukan dan PPKB di Bukittinggi pada 20-21 Maret 2019, lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari kabupaten dan kota di Sumbar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK – Dukcapil) Sumbar Novrial mengatakan, rakor itu untuk mengantisipasi urusan adminduk pada 2020 nanti.

“Isu utamanya adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik. Selain juga untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM,” katanya, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Pemabahasan PPKB, menurutnya, masih terkait regulasi pelaksanaan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. “Dari pemaparan narasumber dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi, kita sepakat program tahun 2020 akan dititikberatkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya

Sementara, untuk PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juni 2020.

Novrial menambahkan, dengan adanya sinkronisasi, program nasional yang didistribusikan ke daerah bisa lebih efektif. “Hasil dari Rakor ini dibawa ke Musrenbang Provinsi yang segera digelar di Padang”, ujarnya. (*/SS)

Baca Juga

FOTO: Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon. (Dok. Istimewa)
Pemprov Sumbar Gaspol Percepatan Roadmap ETPD 2025, Digitalisasi Pembayaran Daerah Mendesak!
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa seluruh data bencana dari kabupaten/kota akan dikumpulkan secara terpusat mulai
Data Bencana di Sumbar Dikumpulkan Terpusat, Pangdam dan BPBD Jadi Penanggung Jawab
Sekda Sumbar: Tanggap Darurat Berlaku 25 November Sampai 8 Desember 2025
Sekda Sumbar: Tanggap Darurat Berlaku 25 November Sampai 8 Desember 2025
FKUI–RSCM Perkuat Layanan Bedah Saraf di RSUD M Natsir Solok
FKUI–RSCM Perkuat Layanan Bedah Saraf di RSUD M Natsir Solok
Gubernur Sumbar Dorong Transisi ke Pengembangan Energi Terbarukan
Gubernur Sumbar Dorong Transisi ke Pengembangan Energi Terbarukan
Penilaian Satyalancana Wira Karya, Tim Setmilpres Kunjungi Kawasan Ekowisata Amping Parak
Penilaian Satyalancana Wira Karya, Tim Setmilpres Kunjungi Kawasan Ekowisata Amping Parak