Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi perencanaan program administrasi kependudukan dan PPKB di Bukittinggi pada 20-21 Maret 2019, lalu.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari kabupaten dan kota di Sumbar.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil) Sumbar Novrial mengatakan, rakor itu untuk mengantisipasi urusan adminduk pada 2020 nanti.
"Isu utamanya adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik. Selain juga untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM," katanya, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Jumat (22/3/2019).
Pemabahasan PPKB, menurutnya, masih terkait regulasi pelaksanaan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. "Dari pemaparan narasumber dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi, kita sepakat program tahun 2020 akan dititikberatkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya
Sementara, untuk PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juni 2020.
Novrial menambahkan, dengan adanya sinkronisasi, program nasional yang didistribusikan ke daerah bisa lebih efektif. "Hasil dari Rakor ini dibawa ke Musrenbang Provinsi yang segera digelar di Padang", ujarnya. (*/SS)
