Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Data Kependudukan Perlu untuk Sinkronkan Program Pemerintah

Suasana rakor. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi perencanaan program administrasi kependudukan dan PPKB di Bukittinggi pada 20-21 Maret 2019, lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari kabupaten dan kota di Sumbar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK – Dukcapil) Sumbar Novrial mengatakan, rakor itu untuk mengantisipasi urusan adminduk pada 2020 nanti.

“Isu utamanya adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik. Selain juga untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM,” katanya, sebagaimana dilansir Humas Pemprov Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Pemabahasan PPKB, menurutnya, masih terkait regulasi pelaksanaan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. “Dari pemaparan narasumber dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi, kita sepakat program tahun 2020 akan dititikberatkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya

Sementara, untuk PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juni 2020.

Novrial menambahkan, dengan adanya sinkronisasi, program nasional yang didistribusikan ke daerah bisa lebih efektif. “Hasil dari Rakor ini dibawa ke Musrenbang Provinsi yang segera digelar di Padang”, ujarnya. (*/SS)

Baca Juga

Satpol PP dan Damkar Diminta Kawal Program Strategis Pemprov Sumbar
Satpol PP dan Damkar Diminta Kawal Program Strategis Pemprov Sumbar
Pemprov Sumbar Intervensi Harga Cabai dan Bawang Lewat Gerakan Pangan Murah
Pemprov Sumbar Intervensi Harga Cabai dan Bawang Lewat Gerakan Pangan Murah
Indeks Demokrasi Sumbar Naik ke Kategori Tinggi, Mahyeldi: Bukti Stabilitas Sosial Politik Terjaga
Indeks Demokrasi Sumbar Naik ke Kategori Tinggi, Mahyeldi: Bukti Stabilitas Sosial Politik Terjaga
Pemprov Sumbar Buat Kebijakan Baru, Putar Lagu Indonesia Raya Setiap Pukul 10.00 WIB
Pemprov Sumbar Buat Kebijakan Baru, Putar Lagu Indonesia Raya Setiap Pukul 10.00 WIB
1,9 Juta Pekerja di Sumbar Belum Terlindungi Jaminan Sosial, Pemprov Luncurkan Gerakan ASN Peduli
1,9 Juta Pekerja di Sumbar Belum Terlindungi Jaminan Sosial, Pemprov Luncurkan Gerakan ASN Peduli
Pemprov Sumbar Usulkan 4 Program Prioritas ke KKP
Pemprov Sumbar Usulkan 4 Program Prioritas ke KKP