Data BPS: Tanah Datar Kabupaten dengan Angka Kemiskinan Terendah di Sumbar

Langgam.id - BPS mencatat, Kabupaten Tanah Datar menjadi satu-satunya dari 12 kabupaten yang ada di Sumbar dengan angka kemiskinan terendah.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra. (Foto: Dok. Prokopim Tanah Datar)

Langgam.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Tanah Datar menjadi satu-satunya dari 12 kabupaten yang ada di Sumbar dengan angka kemiskinan terendah, bahkan persentasenya di bawah angka kemiskinan provinsi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Korodinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Hotel Balairuang, Jakarta Timur, Kamis (6/10/2022).

Dijelaskan Mahyeldi, hingga saat ini, angka kemiskinan di Sumbar 5,92 persen, persentase itu lebih rendah dari angka kemiskinan secara nasional, yaitu 9,54 persen.

“Selama lebih sepuluh tahun ini, jumlah penduduk miskin Sumatra Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen September 2013 menjadi 5,92 persen Maret 2022,” ujar Mahyeldi.

Lalu, Mahyeldi menyebutkan, dari 12 kabupaten yang ada di Sumbar, saat ini hanya satu kabupaten dengan angka kemiskinan di bawah provinsi, yaitu Tanah Datar.

“Kalau kita cermati data BPS tahun 2021, 11 kabupaten di Sumbar angka kemiskinannya di atas provinsi. Tapi, ada satu yang di bawah provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk kota yang ada di Sumbar, lanjut Mahyeldi, angka kemiskinannya sudah berada di bawah provinsi, dengan angka terendah, Kota Sawahlunto.

Bahkan, sebut Mahyeldi, angka kemiskinan di Kota Sawahlunto paling rendah se-Indonesia, yaitu 2,38 persen.

“Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan ini juga kita lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Sumbar,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan program yang dijalankan selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2022 telah berhasil menjadikan Tanah Datar menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten lainnya di Sumatra Barat dengan persentase 4,44 persen, sedangkan provinsi berada di angka 6,04 persen.

Terkait dengan target 0 persen terhadap kemiskinan ekstrem tahun 2024, kata Eka, saat ini Tanah Datar berada di angka 0,18 persen dan ditargetkan pada tahun 2023 Tanah Datar sudah bebas dari kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut dikatakan Eka, Tanah Datar dengan programnya bajak gratis, makan rendang dan bantuan kepada UMKM tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinan ekstrem bisa ditarget tahun depan sudah tidak ada lagi.

Baca juga: Sumbar Peringkat ke-6 Provinsi dengan Persentase Kemiskinan Terendah di Indonesia

“Itukan data dari BPS, alhamdulillah Saya senang sekali tadi kita di tingkat kabupaten se-Sumbar berada di nomor satu dengan persentase 4,44 persen. Kalau kita lihat data tadi bahkan ada kabupaten yang tingkat kemiskinannya mencapai 14 persen lebih,” katanya.

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI