Indonesia sedang dilanda krisis. Krisis pandemi Covid-19 yang menghantui dunia global. Meluluh-lantakan banyak negara. Alih-alih unjuk kekuatan, negara super kuasa seperti Amerika pun dibuat menundukkan wajahnya yang biasa menengadah. Berita terbaru dari The New York Times menyebutkan angka kematian yang terkonfirmasi di Amerika bahkan sudah melampaui Italia.
Menariknya, sebelum Covid-19 melanda, Indonesia sudah duluan dihantam virus kebencian yang belum (tidak) usai. Kondisi ini menjadi penghalang terbesar dalam usaha membangun kolektifitas masyarakat dan stake holder menyelesaikan sengkarut bangsa. Drama yang muncul sebelum dan sesudah adanya temuan kasus pertama benar-benar berantakan.
Sinematografer politik kali ini cukup gagap mengemas citra dan membungkus gagasan. Masyarakat hanya mampu bertahan sembari mengokohkan konsep ber-Tuhan. Kaum intelektual masih sibuk menyaring berita-berita hoaks yang meluncur drastis di gawai mereka. Mungkin juga terpengaruh dengan hoaks tersebut. Mungkin.
Kaum agamawan sibuk berfatwa dengan dalil-dalil agama. Namun tetap tidak diacuhkan. Teknokrat sibuk menguji coba segala yang mungkin dicoba, sembari tetap berpikir tentang ekonomi negara. Lalu, masyarakat harus bagaimana? Hanya bisa bingung dengan pelbagai macam himpitan masalah.
Sebenarnya, apa yang menjadi pondasi awal kebingungan kolektif kita? Jawabannya mungkin banyak. Saya akan fokuskan pada permasalahan penyampaian informasi. Informasi dan juga data yang diajukan negara pada publik patut dipertanyakan. Soal data yang tidak valid ini merambah kemana-mana.
Fatwa MUI yang pada awalnya membagi pelaksanaan ibadah sesuai dengan klaster wilayah berdasarkan tingkat kedaruratannya menjadi tidak relevan. Ketakutan dan saling curiga masyarakat menjadi tinggi. Semua orang yang datang dianggap punya potensi menjadi carrier (pembawa) virus. Bahkan jenazah tenaga medis yang menjadi garda terdepan pertahanan bangsa menghadapi pandemi ini kerap ditolak dengan alasan “keamanan” dan “kenyamanan” wilayah.
Kepala daerah dengan dalih “kebaikan” langsung menutup akses daerahnya masing-masing. Lagi-lagi ditengarai karena soal karut marut informasi. Acapkali, informasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak koheren. Pancasila secara praksis sedang diuji oleh zaman dan keadaan.
Kecurigaan harus dihindari jauh-jauh, tapi sikap kritis (kalau tidak mau disebut skeptis) harus ditanamkan bahwa bisa jadi informasi tersebut “ter” disrupsi. Indonesia sedang dilanda simulakra. Dalam KBBI, Simulakra bermakna dunia yang ditandai dengan pengambilalihan kebenaran oleh kebenaran yang bersifat fiktif, retoris, dan palsu; realitas semu. Istilah simulakra dipopulerkan oleh Jean Baudrillard ketika menjelaskan konsep hiperrealitas.
Menurut Baudrillard, simulakra menyebabkan kabur dan biasnya antara duplikasi dan fakta. Kebenaran yang disuguhkan pada masyarakat selama pandemi ini bisa jadi bukan yang sebenarnya. Ada kebenaran dibalik kebenaran yang dihadirkan. Jujur saja, saya sangat terkejut mendengar wawancara jubir Kemenkes di podcast salah satu kanal youtube yang menyebutkan bahwa, “saya tidak melihat dalam perspektif bohongnya, tetapi mengatur kebenaran”.
Jawaban itu muncul setelah dipancing dengan pernyataan mengenai istilah white lies (kebohongan putih). Entah apa yang dia maksud dengan mengatur kebenaran? Kredo yang selama ini kita dengar bahwa kebenaran punya jalannya sendiri, tidak perlu diatur. Penyampaian informasi yang sesungguhnya dan berkoherensi dengan data empiris merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh negara untuk melindungi masyarakat.
Data yang benar akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang benar. Data yang benar tidak perlu diatur dan disajikan sesuai kebutuhan kekuasaan. Data harus disajikan apa adanya. Dengan data yang benar, konstruksi hukum dan peraturan-peraturan yang lahir pun akan jadi lebih efektif serta efisien. Kebingungan masyarakat akan berkurang jika informasi disampaikan dengan baik dan benar.
Pemuka agama pun akan jauh lebih mudah mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisi daerah dan lingkungannya. Dalam adagium hukum Islam ada kaidah yang berbunyi, hukum itu senantiasa berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Kalau data dan informasi dari pemerintah benar dan sebenarnya, maka pemberlakuan kaidah ini dalam menetapkan fatwa akan menghasilkan ragam fatwa yang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah.
Ini sudah terjadi dan harus kita hadapi. Bagaimana pun peliknya persoalan bangsa dan negara, akan selalu ada jalan keluar. Cepat atau lambat, pandemi ini akan berakhir. Yuval Noah Harari dalam artikelnya, “The World After Coronavirus”, menyebutkan bahwa badai akan berlalu. Manusia akan bertahan dan kebanyakan dari kita akan tetap hidup. Tetapi kita akan hidup di dunia yang berbeda. Dalam ungkapan minang disebut, sakali aia gadang, sakali tapian barubah. Perubahan itu nyata dan sedang terjadi.
Jeneen Interlandi dalam opininya, “The U.S Approach to Public Health: Neglect, Panic, Repeat” di The New York Time menyebut bahwa pandemi ini datang untuk memberi pelajaran yang sangat besar kepada kita bahwa kesehatan itu bukan urusan pribadi, kesehatan dan keselamatan kita bergantung pada tindakan kolektif. Tindakan kolektif harus diambil agar bangsa kita keluar dari masalah besar ini.
Bertrand Russel dalam buku Power: A New Social Analysis menukil sebuah kisah. Ketika melewati Gunung Thai, Konfusius melihat seorang wanita yang menangis sejadi-jadinya di sebuah kuburan. Sang Guru membelokkan kendaraannya dan mendekati wanita itu. Ia menyuruh Tze Lu untuk bertanya kenapa dia meratap seperti itu. Wanita itu menjawab, dulu mertua laki-laki, suami, dan anak laki-laki saya mati dibunuh harimau di tempat ini. Sang Guru berkata, ‘mengapa anda tidak meninggalkan tempat ini?’ Lalu ia menjawab, ‘di sini tidak ada pemerintah yang menindas’. Lalu Sang Guru berkata, ‘camkan ini, anak-anakku, pemerintah yang menindas lebih mengerikan daripada harimau’.
Jangan sampai pemerintah menindas rakyatnya sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang menyesatkan dan informasi-informasi yang disruptif. Masyarakat tentu akan lebih memilih harimau-harimaunya sendiri dibanding dihimpit oleh kekuasaan yang menindas. Agar kekuasaan tidak absolut dan cenderung menindas, maka perlu ada sumbang saran dari semua kelompok dan individu.
Hal lain yang harus dicermati adalah soal kritik-kritik konstruktif. Kuping kekuasaan harus dipermak menjadi lebih tebal untuk mendengar semua kritikan. Kritikan dari pelbagai pihak jangan dipandang dengan kacamata oposisi dan mengancam status quo. Warga negara berhak mengkritik dan penguasa harus mampu mendengar dengan baik. Kritik yang muncul berasal dari tujuan kolektif, yaitu pandemi ini cepat berakhir.
Jangan lagi mengulang kesalahan yang sama dengan membenturkan aliansi politik terhadap kritik yang muncul. Berbaik sangkalah kalau semua kritik bukanlah untuk menggoyangkan kekuasaan, tapi untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Saya pikir, kritik dari siapa pun tidak akan cukup kuat menepuk wajah kekuasaan karena tamparan paling keras sudah datang dari pandemi ini.
Pandemi bisa jadi datang untuk menampar segala kepongahan manusia, tidak hanya penguasa dan kekuasaannya. Sudah saatnya kita bersatu dan bersama agar wajah merah bekas tamparan pandemi ini tidak terlalu lama membekas di wajah bangsa ini. (**)
(Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang)
