Langgam.id - Debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang di Hotel Truntum, Kota Padang, Jumat (15/11/2024).
Debat ini mengusung tema "Transformasi Sosial Menuju Kota Padang yang Maju dan Bermartabat," bertujuan menggali visi, misi, dan program kerja para kandidat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang.
Tiga pasangan calon (paslon) Wali Kota Padang berkompetisi dalam debat tersebut. Mereka adalah paslon nomor urut 1, Fadly Amran-Maigus Nasir; paslon nomor urut 2, M Iqbal-Amasrul; dan paslon nomor urut 3, Hendri Septa-Hidayat.
Debat difokuskan pada empat subtema penting: transformasi sumber daya manusia, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, penanganan ketidaksetaraan dan kemiskinan, serta tata ruang yang humanis dan mitigasi bencana.
Moderator Nashrian Bahzein membuka sesi dengan pertanyaan mengenai komitmen dan langkah konkret para paslon dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan serta memperkuat sektor industri di Kota Padang.
M Iqbal menyoroti pentingnya pembenahan sektor pariwisata. "Hari ini, Kota Padang cocok sekali dikatakan sebagai 'Welcome to Healing City', tempat orang berkreasi. Tapi sayangnya, soal keamanan masih menjadi masalah. Pungli, parkir liar, dan tawuran berdampak pada ekonomi," ujarnya.
Ia menekankan perlunya infrastruktur yang mendukung dan menyoroti keluhan masyarakat terkait pungutan liar saat berlibur. "Pusat pertumbuhan ekonomi baru harus dibangun. Mendatangkan investor, terutama dari perantau Minang di seluruh dunia, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Kota Padang," tambah Iqbal.
Pasangannya, Amasrul, menambahkan bahwa seluruh potensi wisata, baik di pantai maupun kota lama, perlu ditingkatkan. "Jalur-jalur menuju tempat wisata di bukit-bukit yang potensial harus diperbaiki. Kota Padang bisa dibangun dengan membangkitkan industri pariwisata yang ada saat ini," katanya.
Fadly Amran dari paslon nomor urut 1 menyoroti pentingnya pendataan potensi perekonomian. "Hari ini, pertumbuhan ekonomi Kota Padang tertumpu pada telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan jasa, pariwisata, dan perhotelan. Industri masih menjadi PR yang harus kita gerakkan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," ujarnya.
Pasangannya, Maigus Nasir, menambahkan bahwa angka pengangguran perlu diperhatikan, terutama lulusan perguruan tinggi. "Pendidikan vokasi dan talenta anak-anak muda harus dipetakan untuk mempermudah mereka masuk ke dunia kerja," jelasnya.
Hendri Septa, sebagai calon petahana, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. "Informasi yang disampaikan mengenai kemiskinan, maaf, 2,5 tahun yang lalu kami telah bekerja keras. Kemiskinan turun dari tahun ke tahun, dan itu terbukti dengan data. Informasi harus benar diberikan kepada masyarakat," tegasnya.
Ia juga menyebut telah mengajak investor untuk berinvestasi di Kota Padang. "Alhamdulillah, saat ini akan dibangun sebuah mal besar, Basko Mall City, yang menyediakan 3.000 lapangan pekerjaan. Kami juga telah memberdayakan semua destinasi wisata yang ada di Kota Padang," tambah Hendri.
Menanggapi klaim Hendri Septa, M Iqbal memberikan kritik tajam. "Yang kami hormati, dua orang mantan wali kota di kiri kanan saya. Hari ini, ternyata kemiskinan di Padang Panjang masih tertinggi. Apa yang mau dibanggakan? Kota Padang penganggurannya tertinggi. Ini menunjukkan dua wali kota ini gagal membangun kota," tegas Iqbal.
Ia menyoroti bahwa Padang Panjang, yang pernah dipimpin Fadly Amran, masih memiliki angka kemiskinan tinggi, sementara Kota Padang, di bawah kepemimpinan Hendri Septa, memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Sumatra Barat.
"Kita perlu perubahan. Sudah diberi kesempatan, tapi tidak ada prestasi. Kita ingin membangun kota yang maju dengan kolaborasi," lanjutnya.
Fakta dan Data: Cek Kebenaran Klaim
Klaim Penurunan Kemiskinan oleh Hendri Septa
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, pada 2024 persentase penduduk miskin di Kota Padang adalah 4,06 persen atau 41,40 ribu jiwa. Angka ini menurun dari tahun 2023 yang berada di angka 4,17 persen atau 41,97 ribu jiwa. Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,11 persen atau sekitar 570 jiwa.
Pj Sekda Padang, Yosefriawan, menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem di Kota Padang menurun dari 0,64 persen pada 2022 menjadi 0,15 persen pada 2023, dengan 4.850 jiwa keluar dari kemiskinan ekstrem. "Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan mendukung misi ketiga RPJMD Kota Padang 2019-2024, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya pada rapat TKPK, Kamis (17/10/2024).
Kritik M Iqbal terhadap Tingginya Pengangguran
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat menunjukkan bahwa pada 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang mencapai 10,86 persen, tertinggi di Sumatra Barat. Angka ini memang menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,69 persen pada 2022 dan 13,37 persen pada 2021, namun tetap menjadi yang tertinggi di provinsi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Dian Fakri, pada Februari 2023 menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 9 persen pada 2023 dan 7 persen pada 2024. "Kami berusaha menurunkan angka pengangguran melalui berbagai program, seperti 'job canvasing' dan pelatihan keterampilan," ungkapnya.
Namun, realitas menunjukkan bahwa target tersebut belum tercapai. Dengan TPT masih di angka 10,86 persen pada 2023, Kota Padang masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi pengangguran.
Kemiskinan di Padang Panjang
M Iqbal juga menyoroti kemiskinan di Padang Panjang yang pernah dipimpin oleh Fadly Amran. Berdasarkan data BPS, Padang Panjang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 5,31 persen pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin 3,06 ribu jiwa. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lain di Sumatra Barat, seperti Sawahlunto (2,33 persen) dan Kota Solok (3,07 persen).
Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang berada di angka 5,97 persen, kemiskinan di Padang Panjang masih di bawah rata-rata provinsi. Meski demikian, peningkatan upaya pengentasan kemiskinan tetap diperlukan.
Analisis dan Debunking Klaim
Klaim Hendri Septa
Hendri Septa mengklaim bahwa kemiskinan di Kota Padang menurun dari tahun ke tahun. Data yang ada memang menunjukkan penurunan persentase kemiskinan dari 4,17 persen pada 2023 menjadi 4,06 persen pada 2024. Namun, penurunan ini relatif kecil, yaitu 0,11 persen atau sekitar 570 jiwa.
Selain itu, meskipun terjadi penurunan, Kota Padang masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatra Barat, yaitu 41,40 ribu jiwa pada 2024. Hal ini disebabkan oleh populasi Kota Padang yang besar sebagai ibu kota provinsi.
Klaim M Iqbal
M Iqbal menyatakan bahwa pengangguran di Kota Padang tertinggi di Sumatra Barat dan mengkritik kinerja Hendri Septa. Data BPS mendukung klaim ini, dengan TPT Kota Padang mencapai 10,86 persen pada 2023. Target penurunan pengangguran menjadi 9 persen pada 2023 yang ditetapkan oleh Disnakerin belum tercapai.
Selain itu, Iqbal juga menyebut kemiskinan di Padang Panjang masih tertinggi. Namun, data menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Padang Panjang adalah 5,31 persen, yang meskipun perlu diperbaiki, tidak tertinggi di Sumatra Barat. Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kepulauan Mentawai dengan 13,89 persen.
Kesimpulan
Debat publik kedua Pilkada Kota Padang menampilkan perdebatan sengit antara para kandidat mengenai isu kemiskinan dan pengangguran. Klaim Hendri Septa mengenai penurunan kemiskinan didukung oleh data, meskipun penurunannya relatif kecil dan Kota Padang masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di provinsi.
Di sisi lain, kritik M Iqbal terhadap tingginya angka pengangguran di Kota Padang juga didukung oleh data BPS. Namun, klaimnya mengenai kemiskinan tertinggi di Padang Panjang perlu diklarifikasi, karena data menunjukkan bahwa ada kabupaten/kota lain dengan persentase kemiskinan lebih tinggi.
Masyarakat Kota Padang diharapkan dapat menilai secara objektif program dan komitmen masing-masing paslon berdasarkan data dan fakta yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran memerlukan kolaborasi dan strategi yang efektif dari pemimpin yang terpilih nantinya. (*/yki)
Sumber:
Data BPS Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu) dan Persentase
https://langgam.id/pemko-padang-targetkan-angka-pengangguran-tahun-ini-9-persen/
https://langgam.id/berikut-persentase-tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota-di-sumbar-di-2023/
https://langgam.id/bappeda-tercatat-kemiskinan-ekstrem-di-padang-sebanyak-8-063-jiwa/
https://langgam.id/pemko-klaim-angka-kemiskinan-di-kota-padang-turun-di-2024/
