Langgam.id - Tepat di penghujung tahun 2024, Pemerintah Kota Padang menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja atas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2023 dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).
Hasil pemeriksaan kinerja ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar bersama Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Selasa (31/12/2024).
Juga hadir saat itu Gubernur Sumbar Mahyeldi, Ketua DPRD Sumbar Muhidi serta para Bupati/Wali Kota se-Sumbar yang ikut menerima LHP kinerja dari BPK RI Perwakilan Sumbar.
Sudarminto Eko Putra menyampaikan selamat dan apresiasi bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah menerima LHP kinerja atas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.
Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan program JKN.
"LHP ini adalah output dari proses pemeriksaan yang kita lakukan dengan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selamat bagi kabupaten/kota yang hari ini menerimanya," ucap Sudarminto.
Pj Wali Kota Padang Andree Algamar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan kepada Pemko Padang.
Antara lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah penyalahgunaan keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dukungan dari BPK RI Perwakilan Sumbar sangat berarti bagi Pemko Padang. Baik melalui pemeriksaan dan pengawasan keuangan, penilaian kinerja, pengembangan sistem pengendalian internal, maupun pelaporan,” ucap Andree Algamar kepada awak media usai kegiatan.
Andree menambahkan bahwa kesehatan masyarakat Kota Padang merupakan hal prioritas. Oleh sebab itu, ia menegaskan akan terus mengoptimalkan fasilitas kesehatan dalam pelayanan JKN, agar seluruh masyarakat terjamin kesehatannya.
"Semoga sinergi antara BPK RI dan Pemko Padang terjaga selalu. Sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," tukas Andree Algamar didampingi Pj Sekda Yosefriawan bersama para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD terkait. (*/Fs)
