Langgam.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat dengan Gubernur dan tujuh kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (24/1/2019).
Pertemuan yang digelar di Auditorium Gubernuran itu membahas kordinasi tentang mitigasi dan penanganan bencana gempa dan tsunami di Provinsi Sumbar.
Rapat yang dihadiri oleh Gubernur Irwan Prayitno itu, antara lain dihadiri wali Kota Padang Mahyeldi, Wali Kota Pariaman Genius Umar, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius dan Wakil Bupati Agam Trinda Farhan.
Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan, rapat tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh pihak serta masyarakat. Apa lagi beberapa waktu terakhir sering terjadi bencana seperti di NTB, Sulawesi dan Banten.
“Presiden meminta semua pihak termasuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana,” katanya.
Namun, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut. “Yang jelas, kita menyiapkan informasi yang berguna. Sehingga, kalau masyarakat sudah tahu, mereka juga mengerti harus melakukan apa saat bencana datang,” katanya.
Sumbar, menurutnya, bila dibandingkan daerah lain relatif lebih bagus dalam kesiapsiagaan bencana. "Namun masih ada masyarakat yang lupa, lengah dan tidak waspada apabila bencana datang," ujarnya.
Dody juga berharap, media ikut serta terus mengingatkan masyarakat akan ancaman bencana alam.
Selama ini, menurutnya, upaya mitigasi oleh BPBD Sumbar sudah banyak berjalan. "Seperti membuat selter. Kemudian, secara non struktural seperti membuat kebijakan atau perda oleh pemerintah.
Namun, ke depan Dody ingin dalam membangun tidak hanya ada AMDAL, tetapi juga dilakukan penghitungan resiko dampak bencana.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat melakukan upaya mandiri dalam mencegah bencana, seperti menanam pohon-pohon di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pemerintah sudah berusaha meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Kalau kesiapsigaan non fisik dalam arti sosialisasi, sudah tersebar luas. Melalui sekolah, perguruan tinggi dan perkantoran yang ada di zona merah dan terus berjalan walau jumlahnya berkurang,” kata Irwan.
Sedangkan kesiapsiagaan secara fisik menurut Irwan memang belum mencukupi. Seperti, selter khusus untuk tsunami. Menurutnya, sejak 2012 BNPB mendesain untuk 7 kabupaten kota namun terkendala dengan pendanaan.
Irwan juga meminta gedung-gedung pemerintahan memiliki selteR. Di Padang, seperti gedung kejaksaan, kepolisian, dan kantor gubernur. Ia juga meminta agar masyarakat yang mampu, juga membuat selter secara mandiri.
“Kita berharap agar masyarakat secara mandiri juga membuat selter di rumahnya sehingga bisa digunakan untuk keluarga dan orang sekitarnya,” kata Irwan. (Rahmadi
