Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) terpaksa menghapus Biro Kerja Sama, Pembangunan dan Rantau dari nomenklatur jabatan pemerintah provinsi. Padahal, jabatan yang dibentuk sejak masa Gamawan Fauzi jadi gubernur itu, dinilai sangat penting bagi Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi biro tersebut tidak diterima dalam nomenklatur organisasi oleh kemendagri dengan alasan tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Namun kita mesti patuh akan keputusan tersebut hingga terjadi perubahan menjadi ‘Biro Pembangunan’ saja,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi usai melantik dan mengukuhkan kembali parea pejabat pemprov di aula kantor gubernur, Jumat (21/5/2021) sore. Pengukuhan itu karena ada sejumlah perubahan nomenklatur dalam organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov, mengikuti Perda Nomor 13 tahun 2019 dan evaluasi Kemendagri.
Menurut gubernur, sebetulnya peran biro kerja sama dan rantau sangat penting dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama Sumbar dengan para perantaunya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berbagai penjuru luar negeri.
Ia mengatakan, salah satu fungsi dan tugas pokok biro tersebut selama ini, memfasilitasi kerja sama antara pemerintah daerah dengan paguyuban perantau dimanapun berada.
“Inilah yang kita butuhkan untuk menperkuat komitmen antara perantau, sebagai penyambung lidah untuk kemajuan Sumbar di mata dunia,” ujarnya, sebagaimana dirilis Humas Pemprov Sumbar.
Para perantau, menurut gubernur, selama ini telah banyak memberikan kontribusi untuk memajukan pembangunan daerah. Menurutnya, para perantau di berbagai belahan dunia, sebenarnya bisa menjadi perwakilan yang akan mempromosikan berbagai produk yang ada di Ranah Minang.
Menurut Mahyeldi, di tengah tantangan yang berat ini Sumbar harus jeli menangkap peluang. Pandemi Covid-19 belum tentu selesai. Peluang peluang yang ada harus dicermati, dan menyiapkan diri agar di saat situasi telah pulih mampu bersaing.
Kendati begitu, dalam menghadapi kondisi sulit ini Mahyeldi meminta semua pihak tak boleh pesimis. Di saat perdagangan global mengalami perlambatan, Sumbar kata dia, justru harus bergerak lebih cepat, gesit dan responsif.
“Banyak sektor yang bisa kita tawarkan di negara lain, seperti adat istiadat, pariwisata, dan produk khas Minangkabau hasil usaha UMKM kita,” kata Mahyeldi.
Ia meminta agar pejabat yang dilantik bisa berikan inovasi yang aktif, bangun komunikasi setiap perantau Minang yang ada di luar negeri untuk mencari pasar baru.
“Segera lakukan promosi kebudayaan, adat istiadat dan produksi asli Minangkabau dengan strategi baru, pendekatan baru, dengan target capaian yang besar bagi UMKM kita untuk kesejahteraan Sumatera Barat,” ujarnya. (Rahmadi/SS)
