Langgam.id – Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Biro Adpim Setdaprov Sumbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur di Aula Kantor Gubernur, Selasa (2/9/2025).
Plt. Kepala Biro Adpim, Dirse Novera menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam penyiapan materi publikasi dan komunikasi publik, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan proyek perubahan yang sebelumnya digagas oleh mantan Kepala Biro Adpim, Mursalim.
“Tujuan Bimtek ini ada dua, pertama untuk meningkatkan kapasitas aparatur Biro Adpim, dan yang kedua untuk persiapan implementasi proyek perubahan yang digagas pimpinan sebelumnya,” ujar Dirse saat membuka kegiatan Bimtek.
Proyek perubahan tersebut mengusung tema “Membangun Citra Positif Petani dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”. Biro Adpim ditetapkan sebagai instansi pelaksana utama.
Menurut Dirse, strategi komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam mengkampanyekan program pemerintah, termasuk dalam membangun citra positif petani.
“Ketika ingin mengajak masyarakat, tentu kita harus meyakinkan mereka dengan bukti nyata. Karena itu, dalam kegiatan ini kami melibatkan para petani milenial yang sudah terbukti sukses dan aktif bermedia sosial sebagai mitra,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Dian Mayasari menyebut Bimtek akan berlangsung selama dua hari, 2–3 September 2025, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi, akademisi, serta sejumlah petani milenial yang dinilai cukup sukses dalam menjalankan usahanya.
“Total peserta Bimtek berjumlah 25 orang, seluruhnya berasal dari internal Biro Adpim. Selain itu, kita juga menghadirkan petani milenial untuk berbagi pengalaman yang akan memperkuat strategi rebranding citra petani di Sumbar,” jelas Dian.
Materi yang diberikan meliputi teknik dasar fotografi dan videografi untuk konten digital, desain grafis untuk media sosial, hingga pelatihan penulisan siaran pers instansi pemerintah. Seluruh materi dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi dan proyek perubahan yang sedang dijalankan.
