InfoLanggam - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Andre Rosiade menyambut baik dengan penurunan ‘ongkos’ naik haji pada tahun 2025 ini.
Hal ini tentu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sering menyerukan, agar penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diterapkan segera untuk haji 1446 H/2025 M.
“Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengar, kalau biaya haji tahun ini turun dibanding 2024. Bahkan, Kementerian Agama (Kemenag) dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) menyebut, masih ada kemungkinan penurunan BPIH ini dan terus dikaji. Tentu ini menjadi kabar baik bagi seluruh calon jemaah haji di tanah air,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR itu, Kamis (9/1/2025).
Andre Rosiade mengatakan, dari informasi terakhir, BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89,4 juta per orang. Angka ini turun hampir Rp4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93,3 juta per orang.
Dari jumlah tersebut, biaya yang akan ditanggung oleh masing-masing jemaah adalah sebesar Rp 55.431.750 dari sebelumnya Rp65.372.779.
“Kita mendengar apa yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyebut, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki obsesi untuk meringankan beban jemaah haji 2025. Nah, inilah yang dipreteli oleh tim terkait haji dan Alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Ada sekitar Rp10 juta penurunan biaya yang dibebankan kepada jemaah,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini.
Andre mengatakan, dari apa yang disampaikan Kemenag dan BPKH, penurunan biaya ini merupakan hasil dari efisiensi pengelolaan dana dan optimalisasi nilai manfaat, tanpa mengorbankan kualitas layanan haji.
BPIH terdiri dari dua komponen utama, yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jamaah, serta subsidi dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.
“Kita akan terus melihat, langkah-langkah konkret yang dilakukan pak Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat. Untuk masalah haji ini saja, sudah sangat banyak warga Indonesia yang terbantu. Belum lagi program-program lainnya yang sangat menyentuh, seperti makan siang gratis di sekolah, pemberantasan judi online, narkoba dan korupsi,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan terdapat tiga poin penting dari keberhasilan pemerintah menurunkan biaya haji 2025. Pertama, adalah menjadikan biaya haji yang lebih terjangkau bagi jemaah dengan tidak meninggalkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Kedua, yaitu sustainabilitas keuangan haji turut terjaga dengan baik, dan yang ketiga menjaga asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji," katanya. (*)
