Langgam.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat mengingatkan pentingnya memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) guna menjaga ketersediaan pasokan pangan dan mengendalikan inflasi. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mengantisipasi gejolak harga pangan di tengah berbagai potensi risiko yang masih membayangi hingga akhir tahun.
Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Mohamad Abdul Madjid Ikram, mengatakan optimalisasi KAD berbasis neraca pangan perlu terus diperkuat agar distribusi komoditas antarwilayah berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kerja sama antar daerah perlu terus dioptimalkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga pangan antarwilayah. Dengan pasokan yang terjaga, tekanan inflasi juga dapat dikendalikan,” kata Madjid dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,50 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 0,90 persen. Secara kumulatif Januari hingga Juni 2026, inflasi Sumbar masih sebesar 0,98 persen, sehingga masih berada pada level yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.
Selain memperkuat kerja sama antar daerah, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus mendorong percepatan rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana untuk memperlancar distribusi barang. Upaya lainnya dilakukan melalui intensifikasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming dan pemberdayaan kelompok tani cabai serta bawang.
Menurut Ikram, berbagai langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi sejumlah risiko yang berpotensi mendorong inflasi, seperti dampak El Nino terhadap produksi pangan, kenaikan harga energi global, gangguan rantai pasok, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi bencana alam.
Meski demikian, BI memperkirakan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Pada Juni 2026, tekanan inflasi di Sumbar tercatat melandai, terutama karena menurunnya harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sementara itu, tekanan inflasi masih berasal dari kenaikan harga BBM non-subsidi, tarif angkutan udara selama libur sekolah, serta kenaikan harga LPG non-subsidi.
Ikram menegaskan sinergi antara BI, pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar pasokan pangan tetap terjaga, stabilitas harga dapat dipertahankan, dan daya beli masyarakat tetap terlindungi. (HER)
