Langgam.id - Bengkalai pembangunan gedung baru RSUD M Zein Painan dipertanyakan sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Selain silpa anggaran, pertanyaan itu menjadi catatan dalam rapat paripurna dewan terhadap Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 yang dilaksanakan di Painan, Selasa (8/6/2021).
Di antara fraksi yang mempertanyakan, yakni Golkar, PAN dan Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia. "Kami meminta Pemkab segera membahas kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan yang terbengkalai. Apakah dilanjutkan, atau tidak," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pesisir Selatan, Syafril Saputra menegaskan pernyataan fraksi yang dibacakan saat rapat paripurna.
Fraksi Golkar mengaku khawatir uang rakyat akan menjadi sia-sia sebab rumah sakit tidak dapat dimanfaatkan. Padahal, lanjut Syafril, daerah tetap membayar cicilan utang melalui APBD tiap tahunnya.
Diketahui, pembangunan gedung baru RSUD Painan di Kabun Taranak Nagari Painan dimulai pada 2015 masa Bupati Nasrul Abit. Proyek senilai Rp99 miliar itu dibiayai lewat pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini menjadi PT. Sarana Multi Investasi (SMI) dengan tenor 5 tahun.
Pinjaman didasari Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun 2014. Rincian pinjaman, Rp96 miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp3 miliar guna melengkapi peralatan kesehatan RSUD.
Namun, pada 2016, pemerintahan Bupati Hendrajoni menghentikan kegiatan dengan alasan tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Progres kegiatan pembangunan gedung kala itu telah mencapai 80 persen. Sementara, pemerintah daerah telah mengakses Rp32 miliar dari total pinjaman.
"Hingga sekarang rumah sakit tidak bisa dimanfaatkan," lanjut Syafril.
Juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia, Erman Sawar menyampaikan, pemerintah daerah harus memiliki sikap yang jelas terkait gedung baru, atau yang biasa disebut juga gedung relokasi RSUD tersebut. Erman Sawar mengakui pembangunannya menelan biaya yang tidak sedikit.
"Bahkan telah menjadi beban bagi pemerintah daerah, makanya perlu ketegasan untuk menindak lanjuti. Kami butuh kepastian sikap dari pemerintah daerah," ujar Erman Sawar.
Ketua Fraksi PAN, Novermal Yuska juga mendesak pemerintah daerah agar melanjutkan pembangunan gedung baru RSUD Painan. Sektor kesehatan merupakan salah satu urusan wajib sebab kesehatan masuk salah satu program prioritas Bupati Rusma Yul Anwar-Wakil Bupati Rudi Hariyansyah.
Novermal mengakui, saat ini, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Pesisir Selatan masih kurang. "Fraksi PAN menilai pembangunan ini harus dilanjutkan," tegas Novermal. (dv/ABW)
