Langgam.id - Koordinator Pusat Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB), Rifaldi mengungkapkan bahwa 100 hari kerja Prabowo-Gibran menimbulkan kekacauan. Tidak hanya itu, kebijakan yang dibuat juga tidak pro rakyat.
Rifaldi menyebut hari ini ia bersama massa aksi lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi peringatan darurat, menyikapi 100 hari kerja Prabowo-Gibran.
"Kita bisa melihat kekacauan yang ditimbulkan Prabowo-Gibran selama 100 kerja," ujar Rifaldi saat menggelar aksi bersama ratusan massa BEM SB lainnya di kantor DPRD Sumbar, Selasa (18/2/2025).
"Hari ini, kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan tidak pro dengan rakyat," tambah Rifaldi.
Rifaldi meminta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dicabut serta dievaluasi. Tidak hanya itu, massa aksi BEM SB juga mendesak presiden untuk memberikan pendidikan gratis.
"Inpres tidak tepat sasaran, namun kami sepakat terkait pengurangan anggaran terhadap kegiatan yang bersifat seremonial. Tetapi terkait penggurangan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan kami tidak sepakat," beber Rifaldi.
"Kami mendesak presiden memberikan pendidikan gratis dan membatalkan pengurangan anggaran di ranah pendidikan," tambah Rifaldi.
Tidak hanya itu, Rifaldi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu perampasan aset.
"Kita juga lihat di DPRD Sumbar menentang terhadap RUU Minerba. Karena kami tidak ingin adanya pembukaman di kampus," tuturnya. (Iqbal/yki)
