Langgam.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Deklarasi Pengawasan Anti Hoaks, Politisasi SARA, dan Netralitas ASN menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji, Kota Padang, Provinsi Sumbar, pada Rabu (25/9/2024).
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan secara demokratis, mengedepankan asas umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.
"Ini bukan sekadar bagian dari tahapan Pilkada, melainkan langkah menjaga marwah lembaga dan memastikan terciptanya pemilihan yang bermartabat. Kita ingin melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat," tegas Alni saat memimpin deklarasi tersebut.
Alni juga menggarisbawahi ancaman politisasi SARA serta potensi ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri sebagai faktor yang dapat mengganggu situasi kondusif selama Pilkada.
"Kita semua harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada serentak nasional 2024," tambahnya.
Deklarasi tersebut diikuti dengan pembacaan oleh dua calon Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy dari pasangan Mahyeldi dan Ekos Albar dari pasangan Epyardi Asda.
Usai pembacaan deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan gendang tasa dan penandatanganan papan deklarasi sebagai simbol komitmen bersama menjaga pemilihan yang bersih dan berintegritas.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, menyampaikan bahwa Bawaslu akan fokus pada pengawasan tahap kampanye dan pungut-hitung dalam Pilkada Sumbar 2024. Pengawasan khusus terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, serta potensi politisasi SARA dan penyebaran hoaks menjadi prioritas utama.
"Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih, bermartabat, dan bebas dari hoaks, politisasi SARA, serta memastikan netralitas ASN, TNI, dan Polri," tutup Karnalis. (*/Yh)
