Bawaslu Padang Peringatkan Paslon Soal Kampanye di Tempat Ibadah Bisa Berujung Pidana

Langgam.id – Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang dimulai Rabu (25/9/2024), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang memberikan peringatan tegas kepada pasangan calon (paslon) untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah.

Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda, mengungkapkan bahwa pengawasan di tempat ibadah menjadi fokus utama, mengingat ketiga paslon memiliki kemampuan dalam berceramah. Hal ini berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kampanye terselubung selama masa kampanye berlangsung.

"Kami tidak melarang paslon untuk berceramah. Namun, jika dalam ceramah tersebut terdapat ajakan memilih atau memperkenalkan diri sebagai calon, itu sudah masuk kategori kampanye dan bisa dikenakan sanksi pidana pemilu," tegas Eris, dilansir dari InfoPublik Padang.

Untuk mencegah penyalahgunaan tempat ibadah sebagai arena kampanye, Bawaslu Padang telah menginstruksikan para pengawas di tingkat kelurahan untuk memperketat pengawasan terhadap paslon yang melakukan ceramah di tempat ibadah. Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang agar seluruh kegiatan ceramah yang dilakukan oleh paslon dapat terpantau dengan baik.

"Berdasarkan pengalaman, ceramah yang berbau kampanye sering dilakukan secara tiba-tiba di tempat ibadah. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif melalui program Kampung Pengawasan yang telah dibentuk. Masyarakat dapat melaporkan jika ada kegiatan ceramah yang mencurigakan, dan pengawas di tingkat kelurahan akan segera menindaklanjuti," ujar Eris.

Eris Nanda juga menegaskan bahwa Bawaslu telah mengingatkan paslon dan partai pengusung terkait larangan berkampanye di tempat ibadah dan institusi pendidikan. Ia menekankan bahwa larangan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

"Kami berharap seluruh paslon mematuhi aturan ini. Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan untuk kampanye bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai yang ada di tempat tersebut," pungkasnya. (*/Yh)

Baca Juga

Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
KPU Sumbar Hadapi 13 Gugatan Pilkada di MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menyampaikan bahwa hingga hari terakhir 11 Desember 2024 batasan pengajuan gugatan hasil pemilihan serentak 2024,
13 Paslon di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK Soal Pilkada
Hasil Rekap KPU Sumbar: Mahyeldi-Vasko Unggul di Seluruh Kabupaten/Kota
Hasil Rekap KPU Sumbar: Mahyeldi-Vasko Unggul di Seluruh Kabupaten/Kota
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Fadly Amran-Maigus Nasir berhasil meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024. Berdasarkan
Rekapitulasi KPU Padang: Mahyeldi-Vasko Unggul 83,8 Persen, Fadly-Maigus Menang 55,2 Persen
Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Padang mengalami penurunan dibandingkan saat pemilihan presiden dan legislatif. Pada Pilkada
Anggaran Sosialisasi Rp10 Miliar, Partisipasi Pemilih Pilkada di Padang Hanya 49 Persen
Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Padang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar
Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Tingkat Kota Padang Ditargetkan Rampung 6 Desember