Bawaslu Padang Hentikan 9 Kampanye Ilegal

Bawaslu mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi, Kesekretariatan, Kearsipan dan Keuangan Panwaslu se-Kota Padang

Bimtek Pengelolaan Administrasi, Kesekretariatan, Kearsipan dan Keuangan Panwaslu Kecamatan yang digelar Bawaslu Padang. [foto: Bawaslu Padang]

Langgam.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang telah membubarkan sembilan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Kegiatan-kegiatan tersebut dinyatakan ilegal karena tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye.

"Kampanye ilegal yang dibubarkan ini dilakukan oleh tim pemenangan Paslon, bukan oleh calon secara langsung. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai metode, termasuk mendatangi warga," kata Ketua Bawaslu Padang, Eris Nanda, dilansir dari InfoPublik Padang, Minggu (13/10/2024),.

Eris menegaskan bahwa meskipun tidak ada sanksi diberikan, pembubaran ini merupakan langkah preventif. "Kami berhasil mencegah sebelum kegiatan dilaksanakan," ujarnya.

Kampanye ilegal tersebut terjadi di lima kecamatan, yaitu Lubuk Begalung (dua lokasi), Nanggalo (tiga lokasi), Koto Tangah (satu lokasi), Padang Timur (satu lokasi), dan Padang Selatan (dua lokasi). Pembubaran berlangsung antara 25 September hingga 8 Oktober 2024.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menyayangkan adanya kampanye ilegal ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin dari tim pemenangan dan calon dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.

"Kampanye ilegal mencerminkan adanya pembodohan politik. Tim pemenangan dan calon seharusnya memberikan contoh dengan mengikuti aturan yang sudah ada," ujar Najmuddin.

Ia juga menyarankan agar Bawaslu mengumumkan jumlah pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon dan tim mereka, sehingga masyarakat dapat menilai calon berdasarkan kepatuhan mereka terhadap aturan.

"Masyarakat harus dicerdaskan, bukan dibodohi. Mengumumkan pelanggaran ini akan membantu pemilih untuk mengetahui calon yang mematuhi aturan dan yang melanggar," tegasnya.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2024 akan berlangsung di 1.487 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 665.126 orang. Tiga pasangan calon yang bersaing adalah Fadly Amran-Maigus Nasir (nomor urut 1), Muhammad Iqbal-Amasrul (nomor urut 2), dan Hendri Septa-Hidayat (nomor urut 3). (*/Yh)

Baca Juga

Calon Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani. Foto: IST
Lestarikan Adat dan Budaya, Calon Bupati Dharmasraya Annisa Bakal Alokasikan Anggaran Rp 150 Juta Setiap Nagari
Kota Padang Bersatu untuk Pendidikan Maju
Kota Padang Bersatu untuk Pendidikan Maju
Komunitas Batak Dukung Fadly Amran Jadi Wali Kota Padang
Komunitas Batak Dukung Fadly Amran Jadi Wali Kota Padang
KPU Sumbar menggelar nonton bareng film berjudul Tepatilah Janji di Bioskop CGV Padang. Kegiatan ini digelar guna meningkatkan partisipasi
Targetkan Partisipasi 75 Persen di Pilkada, KPU Sumbar Edukasi Pemilih Melalui Film
Fadly Amran Prioritaskan Kesehatan Berkualitas
Fadly Amran Prioritaskan Kesehatan Berkualitas
Calon Wali Kota Padang, Fadly Amran, menunjukkan pendekatan kampanye yang akrab dengan generasi muda. Dalam suasana santai, Fadly
Kampanye Kreatif Fadly Amran di Anomali Cafe: Jamming, Nobar, dan Dialog Bersama Anak Muda Padang