Langgam.id - PT Bank Nagari menggelar Sosialisasi Optimalisasi Pembinaan UMKM, Selasa (9/5/2023) di Hotel ZHM Premiere (Grand Zuri) Padang. Kegiatan ini mengangkat tema UMKM KUAT, SUMBAR HEBAT.
Kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pembinaan UMKM ini, terdiri dari tiga rangkaian acara. Yakni: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Bank Nagari dengan BPJS Tenaga Kerja tentang Perlindungan Nasabah/Debitur KUR dalam Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan. Kemudian Launching Klinik UMKM dan Keuangan Syariah.Dan terakhir Sosialisasi Optimalisasi Pembinaan UMKM dan Keuangan Syariah.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Bank Nagari dengan BPJS Tenaga Kerja ditandatangani oleh Direktur Kredit & Syariah Bank Nagari, Gusti Candra, dengan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau, Eko Yuyulianda. Disaksikan oleh Asisten Deputi Pasar Modal & Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Gede Edy Prasetya, Gubernur Sumatera Barat diwakili Kepala Dinas Koperasi & UKM, Endrizal, dan Direktur Utama Bank Nagari, Muhamad Irsyad.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Nagari Muhamad Irsyad menyebutkan, saat ini di Sumbar terdapat sekitar 600 ribu UMKM. Agar mereka bisa maju, haruslah berkolaborasi dan melakukan sosialisasi sehingga bisa go digital. Sebab untuk maju tak bisa lepas dari teknologi.
"Hampir 600 ribu UMKM di Sumbar hanya 0,07 persen yang usaha besar (non UMKM). Sisanya usaha kecil. Sumbar sangat bergantung pada UMKM. Agar UMUM lebih terjamin, tenaga kerja mereka perlu diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka lebih nyaman dan terjamin dalam bekerja. Inilah yang kita fasilitasi, bagi UMKM yang menjadi nasabah KUR Bank Nagari, akan diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” kata Irsyad.
Dikatakan, kerja sama ini bertujuan meningkatkan peran bank membantu pemerintah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana sesuai Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinyatakan bahwa Penerima KUR Super Mikro (plafond KUR sampai dengan Rp10 juta) dan Penerima KUR Mikro (Plafond KUR di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta) dapat ikut serta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap. Sedangkan untuk Penerima KUR Kecil dan KUR Khusus (Plafond KUR di atas Rp100 juta) wajib ikut serta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
"Untuk itu perlu dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Bank Nagari selaku penyalur KUR dengan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Muhamad Irsyad.
Lebih jauh Irsyad mengatakan, Klinik UMKM dan Keuangan Syariah merupakan kerja sama Bank Nagari dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat, Komite Daerah Ekonomi & Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sumatera Barat, serta didukung oleh Perusahaan Asuransi/Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM yaitu Jamkrida Sumbar, Jamkrindo, Jamkrindo Syariah, Askrindo dan Askrindo Syariah.
“Sasaran dari Klinik UMKM dan Keuangan Syariah yang nantinya ada di setiap Kantor Cabang Bank Nagari di Sumatera Barat adalah dalam rangka lebih memberdayakan UMKM, lebih memudahkan akses dan melakukan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM menuju UMKM Kuat, Sumbar Hebat,” kata Irsyad.
Tujuan dan bentuk kegiatannya di antaranya adalah memberikan edukasi, konsultasi, literasi produk dan layanan keuangan syariah, akses pembiayaan, pengajuan pinjaman online, manajemen usaha dan laporan keuangan usaha, pendampingan pengurusan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk halal, business matching, UMKM Go-Digital, Training, dan lainnya.
Pada kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pembinaan UMKM dan Keuangan Syariah, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian RI Gede Edy Prasetya, mengatakan, Bank Nagari merupakan penyalur KUR terbesar ke dua di Sumbar setelah BRI.
Bahkan pada bulan April 2023, Bank Nagari sudah menyalurkan Rp600 miliar, atau di atas rata-rata nasional. Hebatnya, ia menyebutkan saat lebaran dan hari libur nasional, tetap ada penyaluran KUR, dan itu memang dibolehkan.
Ia sangat mengapreasisasi perhatian Bank Nagari pada UMKM di Sumbar. Ia juga berharap Bank Nagari menjadi Tuan Rumah penyaluran KUR di Sumbar.
Gede Edy Prasetya juga menyampaikan penjelasan dan sosialisasi tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan KUR tahun 2023 kepada para perwakilan pelaku UMKM, Asosiasi UMKM, pejabat dan pelaksana KUR Bank Nagari, Perusahaan Asuransi/Penjaminan KUR dan hadirin lainnya.
Adaoun, KUR tahun 2023 lebih diarahkan kepada debitur baru dan debitur KUR esksiting yang naik kelas (graduasi), sektor produksi minimal 60 persen dari alokasi. Pemerintah juga mendorong sosialisasi dan akses KUR ke Alsintan, Pondok Pesantren dan KUR Goes to Campus sebagai langkah awal calon-calon entrepreneur.
“Untuk mendorong UMKM naik kelas maka diperlukan peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM yakni edukasi dan konsultasi di bidang managerial, pengelolaan bisnis, laporan keuangan, akses informasi supplier dan pemasaran, pola keuangan syariah dan pendampingan pengurusan perizinan,” kata Gede Edy Prasetya.
"Ada Rp2,5 triliun plafond KUR Bank Nagari tahun ini, semoga semua bisa menjadikan UMKM Naik Kelas untuk menguatkan perekonomian daerah,” kata Gede Edy Prasetya. (*/FS)
