LANGGAM.ID– Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sumbar menyoroti kondisi daerah aliran sungai atau DAS di Kota Padang yang rusak usai banjir bandang atau galodo menerjang ibu kota provinsi tersebut.
Kajian Walhi Sumbar mencatat tiga aliran sungai besar DAS Aia Dingin, DAS Kuranji dan DAS Arau mengalami deforestasi dengan terus menyusutnya wilayah tutupan hutan dari tahun ke tahun.
“Bencana banjir yang meluluhlantakkan Kota Padang dan Sumbar pada umumnya adalah akumulasi dari tahun ke tahun dari kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai,” ujar Direktur Walhi Sumbar Wengki Purwanto saat dihubungi, Jumat (27/11/2025).
Ia menjelaskan, kawasan hulu Kota Padang mengalami tekanan ekologis yang cukup besar. Analisis citra satelit periode 2001–2024 Kota Padang kehilangan 3.400 Ha hutan. Sebagian besar berada pada hulu dan aliran sungai-sungai kecil di perbukitan bukit barisan yang saat ini terjadi banjir.
Kemudian, sambung Wengki, pada wilayah tengah banyak kawasan lindung seperti sempadan sungai, gambut, rawa menjadi areal terbangun.
Wengki memisalkan, kondisi DAS Aia Dingin secara topografis di kawasan hulu memiliki kelerengan datar hingga terjal serta berada di wilayah Kawasan Hutan konservasi Bukit Barisan seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama.
Namun, kawasan tersebut terdegradasi cukup parah akibat tekanan aktivitas manusia. Kajian Walhi menemukan dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektare tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir bandang.
“Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis,” ujar Wengki.
Walhi Sumbar mendorong pemerintah segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, terutama daerah-daerah bencana. Kemudian melibatkan masyarakat secara penuh dalam kebijakan tata ruang agar suara masyarakat adat dan lokal tidak lagi diabaikan.
“Hentikan alih fungsi ruang dan penebangan hutan di kawasan hulu DAS. Pulihkan tutupan hutan dan daerah resapan air sebagai langkah nyata mitigasi bencana,” kata Wengki.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak pelaku-pelaku bisnis pertambangan ilegal, illegal logging, pembangunan di kawasan beresiko bencana tinggi.
Sementara itu, BPBD Sumbar mencatat korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor mencapai 22 orang. Sementara itu belasan orang lainnya masih dalam pencarian. Bencana tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota akibat cuaca ekstrim hujan deras dalam beberapa hari terakhir. (fx)
