Langgam.id – Kemacetan yang terus berulang di koridor Jalan Padang–Bukittinggi dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun satu proyek infrastruktur.
Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatra Barat (Sumbar), Timtim Deby Purnasebta, menilai persoalan tersebut membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi dan disusun berdasarkan karakter ruang serta kondisi geospasial wilayah.
Menurutnya, koridor Padang–Bukittinggi merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan pesisir dengan dataran tinggi di Sumbar.
“Jalan tersebut juga menjadi lintasan utama mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga arus wisata menuju Bukittinggi, Agam, Limapuluh Kota, dan Provinsi Riau,” kata Timtim, Selasa (21/7/2026)
“Namun, setiap musim libur, akhir pekan, maupun Lebaran, ruas jalan tersebut hampir selalu mengalami kemacetan panjang,” sambungnya.
Timtim mencontohkan, pada arus balik Lebaran 2026 kemacetan di kawasan Lembah Anai mencapai lebih dari tujuh kilometer. Bahkan, kendaraan membutuhkan waktu hampir satu jam untuk menempuh jarak sekitar satu kilometer sehingga rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) harus diberlakukan.
“Dalam kondisi normal, perjalanan Padang–Bukittinggi dapat ditempuh sekitar dua hingga dua setengah jam. Namun saat kepadatan tinggi, waktu tempuh dapat meningkat menjadi empat hingga enam jam, terutama di titik-titik bottleneck seperti Lembah Anai, Padang Lua, dan kawasan Pasar Koto Baru,” ujarnya.
Timtim menilai perdebatan mengenai prioritas pembangunan antara Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi, reaktivasi jalur kereta api, atau Fly Over Padang Lua merupakan cara pandang yang kurang tepat.
Ketiga proyek tersebut bukanlah alternatif yang saling menggantikan, melainkan memiliki fungsi berbeda dalam membangun sistem transportasi yang saling melengkapi.
Ia menjelaskan dari perspektif geospasial, kemacetan di koridor Padang–Bukittinggi merupakan dampak dari tingginya mobilitas regional, terbatasnya jaringan transportasi yang masih bertumpu pada satu koridor utama, tingginya aktivitas di sejumlah simpul lalu lintas, kondisi bentang alam Pegunungan Bukit Barisan, serta tingginya risiko bencana.
“Persoalan utamanya bukan memilih proyek, melainkan membangun sistem transportasi yang mampu menjawab karakter ruang Sumbar,” ungkapnya.
Kata Timtim, Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi berperan meningkatkan konektivitas regional dengan mengalihkan sebagian perjalanan jarak jauh dari jalan nasional. Dengan demikian, jalan nasional dapat lebih optimal melayani mobilitas lokal dan meningkatkan efisiensi perjalanan.
Meski demikian, pembangunan jalan tol dinilai memiliki tantangan yang besar karena harus memperhatikan kondisi bentang alam maupun aspek sosial masyarakat Minangkabau.
“Proses pembangunan juga harus mempertimbangkan keberadaan tanah ulayat, tanah pusako, sawah produktif, serta karakter geologi kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki lereng curam dan berada di sekitar Sistem Sesar Sumatera,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa penentuan trase jalan tol seharusnya menggunakan pendekatan risk-informed spatial planning, dengan mempertimbangkan stabilitas lereng, potensi longsor, hidrologi, hingga ketahanan infrastruktur terhadap bencana.
Sementara itu, reaktivasi jalur kereta api dinilai berfungsi memperkuat ketahanan sistem transportasi. Kehadiran moda berbasis rel dapat menjadi alternatif ketika jaringan jalan terganggu akibat bencana seperti longsor maupun banjir bandang.
“Dalam beberapa tahun terakhir, ruas Lembah Anai tercatat berulang kali mengalami gangguan akibat bencana, mulai dari galodo pada Mei 2024, longsor pada akhir 2025, hingga berbagai pekerjaan pemulihan infrastruktur sepanjang 2026,” jelasnya.
Meski demikian, reaktivasi jalur kereta api juga menghadapi tantangan berupa kondisi geomorfologi yang ekstrem serta perubahan fungsi lahan di sejumlah bekas jalur rel yang kini telah menjadi permukiman, bangunan usaha, fasilitas umum, maupun akses jalan lingkungan.
Adapun flyover Padang Lua dinilai memiliki fungsi berbeda, yakni mengurangi konflik lalu lintas pada salah satu simpul kendaraan tersibuk di Sumatera Barat.
Kawasan tersebut menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari Padang Panjang, Malalak, Bukittinggi, Payakumbuh, hingga jalur menuju Riau dan Sumatera Utara.
Aktivitas perdagangan di Pasar Padang Lua juga menambah kepadatan akibat kendaraan keluar-masuk kawasan pasar, parkir di badan jalan, serta tingginya aktivitas penyeberangan masyarakat.
Menurut Timtim, flyover bukan bertujuan mengurangi jumlah kendaraan, melainkan memperlancar arus utama dengan menghilangkan konflik pergerakan di simpang.
Ia menilai tantangan pembangunan fly over terletak pada keterbatasan ruang di kawasan perdagangan sehingga kebutuhan lahan, penataan simpang, serta pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi harus direncanakan secara matang.
Timtim menegaskan, jalan tol, kereta api, dan flyover memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Jalan tol meningkatkan konektivitas regional, flyover mengatasi kemacetan pada simpul lalu lintas.
“Sedangkan kereta api memperkuat ketahanan sistem transportasi ketika jaringan jalan terganggu akibat bencana,” pungkasnya. (WAN)
