PalantaLanggam - Berkoperasi menjadi jalan membangkitkan gairah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pelik pandemi covid-19.
Hal ini menjadi alasan utama Koperasi Mandiri dan Merdeka (KMDM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas menggelar webinar (seminar di web atau daring) secara nasional, Sabtu (27/6).
Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.
"Yang menjadikan keberadaan UMKM kuat karena keberadaannya yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro," kata penggiat KMDM sekaligus panitia acara, Rahmi Awalina.
Selain itu juga karena keunggulannya di beberapa faktor yakni kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan dalam berinovasi. Bahkan pada saat krisis global melanda dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian Indonesia masih berdiri tegak.
"Itulah sebabnya peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto," ujarnya.
UMKM nyatanya memang mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlebih dukungan pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan peluang bagi pebisnis kecil berkembang.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Saat ini UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34 persen. Secara jumlah, usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan usaha besar hanya 1 persen saja.
Namun, pada prinsipnya angka tersebut tidak menunjukKan adanya perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu, agar pondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha kecil saja.
Maka itu, bilang Rahmi, sektor menengah dan ke atas juga perlu di dorong.
"Sudah saatnya UMKM naik kelas dan berkembang. Lantaran dapat menyerap tenaga kerja yang cukup meningkat, UMKM juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya, UMKM dapat dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia," tandas Rahmi.
Peran UMKM adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM.
Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.
Namun, meskipun UMKM ini memiliki peran penting dan memberikan kontribusi dalam perekonomian indonesia, bisnis UMKM ini juga masih memiliki kelemahan saat beroperasi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan dukungan dan sokongan agar bisnis UMKM ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu ada permasalahan keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan akses ke sumber pembiayaan yang cukup terbatas.
Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan.
Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.
Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, yang mana 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Permasalahan lain adalah banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas?
Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.
Salah satu sektor yang paling rentan terkena hantaman pandemik Covid-19 adalah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini tak bisa lagi menjadi penyangga perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998 dan 2008. Seluruh upaya tentu saja harus dilakukan agar UMKM tetap menjadi salah atu sektor penopang strategis perekonomian nasional.
Tidak mudah, memang, akan tetapi, kita bisa melakukan upaya-upaya kongkrit agar sektor ini tetap tumbuh dan menjadi andalan perekonomian.
Berdasarkan Riset LPEM UI, UMKM yang berpotensi bertahan dan berkembang di masa sekarang adalah UMKM pangan yang memproduksi produk herbal, natural, buah, sayur yang baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Selain itu juga UMKM yang menyediakan makanan praktis, mudah diolah, dan dapat disimpan lama, seperti frozen food, rendang, bumbu.
Sedangkan menurut lembaga Inotek, mayoritas usaha mikro berbasis offline dengan dominasi sektor kuliner sebesar 41,69%. Melihat banyaknya persoalan yang dihadapi oleh UMKM untuk bertahan dan berkembang, poerlu dilakuakn strategi untuk membangkitkan semangat dengan jalan mendirikan koperasi.
Indonesia sudah 74 tahun merdeka, sementara sepanjang 72 tahun koperasi berdiri di Indonesia, sudah melewati sejarah panjang dari masa kemerdekaan, orde lama, orde baru, sampai era reformasi. Sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian maupun konstitusi RI, telah mencantumkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, karena dianggap oleh founding fathers merupakan bentuk usaha yang cocok dengan bangsa Indonesia.
Namun, koperasi tampaknya masih perlu waktu untuk “naik kelas” dan menjadi sokoguru perekonomian nasional, karena peranannya selalu dianaktirikan. Hal ini terlihat dari perkembangan koperasi itu sendiri, di mana ekonomi koperasi ini tetap kecil dibandingkan pengusaha konglomerat yang usahanya telah menggurita.
Seminar Nasional yang bertepatan dengan peringatan Hari UMKM International yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2020 mengangkat tema “Membangkitkan Gairah UMKM untuk Berkoperasi Di Era New Normal”.
Seminar nasional ini bermaksud untuk menghasilkan berbagai pemikiran yang solutif dan inovatif seperti memberi masukan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menghasilkan kebijakan dan menerapkan regulasi perlindungan koperasi dan UMKM di Indonesia, serta WNI pelaku usaha koperasi dan UMKM di tingkat internasional.
Lalu, membangun jejaring antar koperasi dan pelaku UMKM di Indonesia yang dijembatani oleh KMDM dan LPPM Unand.
Tujuan lainnya adalah memperkenalkan Koperasi MDM ke khalayak yang lebih luas, menjadi forum sosialisasi bagi LPPM Unand tentang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan bagi seluruh dosen Unand.
Kemudian, membangkitkan semangat UMKM untuk bertahan dan berkembang di Era New Normal.
"Sebagai ajang saling melakukan promosi dan edukasi bagi pemerintah (eksekutif, legislatif), akademisi, peneliti, dan para pelaku bisnis (besar, menengah, maupun kecil)," sambung Rahmi.
Acara ini sendiri menghadirkan narasumber yang punya keahlian di bidangnya yakni Bagus Rachman dari Kementrian Koperasi dan UKM, pakar KMDM Helmi, Ketua AKSES Suroto, pelaku UMKM international Erita Lubeek (Owner Salero Minang dan Salero Tours di Belanda), dan pelaku UMKM Sumbar Allan Arthur (Founder Rimbun Espresso dan Brew Bar).
Dalam paparannya, Helmi mengatakan kalau koperasi mau berfungsi sebagai platform untuk UMKM maka ada 2 kemungkinan peran koperasi yakni koperasi tidak melakukan proses bisnis pada bagian rantai nilai yang sama dengan UMKM, tetapi pada bagian proses bisnis yang tidak bisa ditangani sendiri oleh UMKM (terutama di penciptaan added value dan pemasaran/distribusi).
Helmi menambahkan, koperasi bisa saja melakukan proses bisnis pada bagian rantai nilai yang sama dengan UMKM.
"UMKM tidak mempu menghadirkan volume (demand) yang diminta pasar. Dalam hal ini koperasi bisa menghunakan pendekatan inti-plasma untuk mencapai volume yang diminta. Tetapi lebih dari bagian proses bisnis yang dilakukan UMKM, koperasi menangani hulu hilirnya. Sehingga proses bisnis yang dilakukan koperasi juga melengkapi proses bisnis yang tidak bisa dilakukan oleh UMKM di sepanjang rantai nilai," ungkap Guru Besar Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini.
Dalam seminar nasional ini tercatat diikuti 356 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. (Osh)
