Langgam.id — Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan penanganan sungai yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, pemerintah kota membahas pengerukan sedimentasi, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan aliran sungai.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Fadly mengatakan, percepatan penanganan sungai diperlukan mengingat banjir yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” kata Fadly.
Ia menyatakan, Pemko Padang siap mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana, termasuk pembangunan check dam dan sabo dam serta penataan aliran sungai.
Menurut Fadly, dukungan pemerintah kota juga diperlukan dalam proses penentuan kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat segera dilaksanakan.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi mengatakan, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi 28 November 2025 dijadwalkan mulai pada November 2026.
Ia menjelaskan, selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik, terutama memperbaiki tanggul yang mengalami limpasan serta memperbaiki dan mengembalikan alur sungai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Reski menyebutkan, pekerjaan fisik yang direncanakan mulai November mendatang akan mencakup penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai.
Menurutnya, skala bencana yang terjadi pada November 2025 jauh lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012. Karena itu, pengendalian banjir membutuhkan kajian dan perencanaan teknis yang matang.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” kata Reski.
Ia juga menyinggung kejadian hujan pada 3 Agustus 2026. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, curah hujan saat itu tercatat lebih tinggi dibandingkan ketika bencana 28 November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan lebih rendah.
“Ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah kami lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” ujarnya.
Reski menambahkan, sebelum pekerjaan fisik dimulai, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan untuk mendukung perencanaan penanganan sungai. Pihaknya juga mengharapkan dukungan Pemko Padang, terutama dalam pembebasan lahan dan relokasi warga yang berada di kawasan terdampak pembangunan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Malvi Hendri.
Percepatan penanganan sungai diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian banjir di Kota Padang, terutama di kawasan yang terdampak bencana hidrometeorologi dan masih menghadapi ancaman banjir berulang. (HER)
