Langgam.id – Pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat (Sumbar) turun sebesar 0,56 persen sejak awal tahun hingga Februari 2019.
Sementara, pertumbuhan ekonomi selama 2018 adalah 5,14 persen. Angka itu juga turun dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,92 persen atau angka pada 2016 sebesar 5,27 persen.
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dalam Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020, Kamis (14/2/2019).
Acara ini dihadiri dinas di bidang industri dan perdagangan serta Bappeda kabupaten dan kota se-Sumbar dan Dinas Perindag Sumbar.
Wagub mengatakan, angka itu karena terjadi penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) yang otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.
“Tentu kita harus mencari penyebabnya. Tidak bisa kita menyalahkan semuanya ke provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga ikut andil dalam penurunan ini,” katanya, sebagaimana dilansir siaran pers Humas Pemprov Sumbar.
Menurut Wagub, penurunan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari mahalnya harga tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan, legalitas industri dan produk UMKM, serta berbagai persoalan lainnya.
Nasrul mengharapkan sektor pariwisata bisa bekerjasama Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan komunitas pariwisata untuk mendorong turis asing berkunjung ke Sumbar.
“Selain itu dari sektor industri perlu legalitas sertifikat halal. Yang baru ada sekitar 14 yang sudah sertifikasi halal, Tentu ini sangat kecil. Artinya, ini perlu ditingkatkan agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan UMKM terjamin,” ujarnya.
Nasrul Abit juga mengatakan, dalam suatu pekerjaan di instansi harus ada suatu program perencanaan yang matang. Hal itu untuk perencanaan dan singkronisasi anggaran provinsi dengan kabupaten dan kota.
Sementara itu, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri acara tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan. Selain itu juga untuk menyusun program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020. Ini akan diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.
“Hasil rakor dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional. Sekaligus meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan,” kata Asben (HM)
