APBD Hanya Rp6,5 Triliun, Ini Saran Ketua DPRD Sumbar ke Pemerintah

Langgam.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatra Barat (Sumbar) turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.4 triliun menjadi Rp6,5 trilun.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi menyarankan, agar pemerintah meciptakan budaya kemandirian ekonomi masyarakat.

Supardi mendorong, pemerintah hingga ke tingkat lurah menciptakan budaya masyarakat mandiri secara ekonomi maupun sosial, dan itu penting dilakukan kondisi keuangan daerah belum stabil usai pandemi Covid-19.

“Kita kehilangan ratusan miliar pada komposisi APBD, sehingga pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan bantuan maupun pembangunan infrastruktur,” ujar Supardi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/6/2022).

Kondisi keuangan daerah yang belum pulih, kata Supardi, tidak hanya terjadi di Sumbar, namun juga secara nasional hingga dunia. “APBD Sumbar sebesar Rp6,5 triliun, puluhan persennya telah dibagi pada belanja pegawai, kesehatan maupun pendidikan,” jelasnya.

Lalu, untuk bantuan masyarakat yang bisa dioptimalkan hanya 10 persen dari total APBD sekarang, dengan sisa itu lah dibagi-bagikan kepada kabupaten/kota.

Namun, dalam kenyataannya, sebut Supardi, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam merealisasikan bantuan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, anggaran dalam membangun infrastruktur juga dalam kondisi yang sama.

Meski kondisi demikian, kata Supardi, tidak ada kata pesimis untuk pembangunan yang harus tetap berlanjut, pemerintah provinsi hingga tingkat kelurahan harus mengambil langkah strategis, menciptakan kemandirian masyarakat dengan tidak bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.

Jadi, Supardi mengingatkan, peran LPM sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan potensi apa yang menjadi keunggulan daerah, sehingga harus dioptimalkan untuk kemandirian sosial tatanan masyarakat. Jika tidak bisa dilakukan, koordinasikan dengan pemerintah yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Supardi mengatakan, jika langkah strategis dalam keterbatasan keuangan daerah tidak diambil, akan berdampak buruk terhadap kondisi sosial, salah satunya meningkatkannya angka kriminalitas.

Bahkan, dua tahun terakhir, Indonesia mengalami resesi ekonomi yang berimbas dicabutnya sejumlah subsidi, di antaranya bahan pokok.

Kondisi itu, sambung Supardi, jelas mempengaruhi dunia usaha, banyak generasi muda yang merantau kehilangan pekerjaan dan memilih pulang ke daerah asal, kepulangan mereka memiliki plus dan minus.

“Minusnya dengan status menganggur bisa saja terjadi tindak kriminal. Data Polda Sumbar pasca pandemi, tingkat kriminal terus meningkat hingga tiga persen,” katanya.

Baca juga: Di Depan Pelajar SD, Ketua DPRD Sumbar Sebut Banyak Pejabat Saat Ini Tak Jujur

Sementara itu, Kadis Dinas Sosial Sumbar, Arry Yuswan mengatakan, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan, unsur ini meliputi pekerja sosial masyarakat, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan.

“Mereka memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria masyarakat yang harus dibantu,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.