Antisipasi Demo, Polisi Jaga Ketat Gedung DPRD Sumbar

Antisipasi Demo, Polisi Jaga Ketat Gedung DPRD Sumbar

Kendaraan polisi di DPRD Sumbar. (Irwanda/langgam.id)

Langgam.id – Petugas kepolisian melakukan penjagaan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Hal itu dilakukan sebagai antisipasi aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang rencananya dilakukan siang ini.

Pemasangan kawat berduri di dua kantor tersebut dilakukan karena belum mengetahui dengan pasti gerakan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Padang dan kelompok Kamisan.

Berdasarkan pantauan langgam.id di lapangan dari Pukul 11.00 WIB, kawat berduri yang dipasang sejak tanggal 7 Oktober 2020, masih terlihat mengelilingi area gedung DPRD Sumbar, dari gerbang barat hingga gerbang timur.

Begitupun dari 1.200 personel kepolisian yang disiagakan di Kantor Gubernur, sebagiannya dikerahkan menuju Gedung DPRD Sumbar untuk melakukan penjagaan aksi unjuk rasa itu.

Terlihat juga polisi bersenjata lengkap dan kendaraan taktis yang disiagakan, diantaranya mobil pengurai massa (Raisa), watercanon, tameng, baraccuda, dan gas air mata.

Aksi unjuk rasa hari ini dikabarkan akan terjadi di dua titik sekaligus, yaitu DPRD dan Gubernur Sumbar dengan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja oleh DPR RI. Namun, hingga pukul 13.20 WIB, belum terlihat satupun kelompok massa yang akan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sumbar. Lalu lintas di sekitar lokasi juga masih terlihat lancar. (Yesi/Amalia/ABW)

Baca Juga

BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar
Audiensi KPID Sumbar bersama Ketua KNPI yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Dok. KPID Sumbar)
KNPI Sumbar Dorong Gugus Tugas Pengawasan Medsos Segera Dibentuk, Perkuat Literasi Digital
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral