Angka Kepesertaan BPJS Kesehatan Warga Padang Panjang Capai 89,22 Persen

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bukittinggi, Henny Nursanti capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Padang

Rapat Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Padang Panjang Tahap II-2023, Jumat (15/9/2023).

Langgam.id — Capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang per September 2023 mencapai 89,22%. Yaitu sebanyak 54.491 jiwa dari total sebanyak 61.075 jumlah penduduk yang ada per Semester II 2022.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, Henny Nursanti pada Rapat Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Padang Panjang Tahap II-2023, Jumat (15/9/2023) lalu di Ruang VIP Balai Kota.

Capaian ini, sebut Henny, masih yang tertinggi di wilayah Kantor BPJS Cabang Bukittinggi yang meng-cover empat daerah lainnya yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, dan Kota Bukittinggi.

“Dari 100% lebih yang terdaftar BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang, 89,22% terdaftar sebagai peserta aktif,” katanya dikutip langgam dari Kominfo.

Namun demikian, Henny menyebutkan masih ada peserta yang menunggak sebanyak 2.369. Peserta yang tidak aktif tersebut didominasi oleh para pekerja bukan penerima upah yang tidak membayar lagi iuran berikutnya.

“Kami mencoba menghubungi peserta yang belum membayar iuran. Kalau memang tidak sanggup, silahkan diusulkan ke Pemerintah Daerah untuk masuk pada segmen yang dibayarkan pemerintah,” ujarnya.

Di samping itu, Henny juga meminta dukungan Pemko agar badan usaha di Padang Panjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku agar mengikutsertakan pegawai mereka pada program BPJS Kesehatan.

Henny berharap kuota kepesertaan JKSS Kota Padang Panjang dan jaminan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kuota dalam NK dan RK 2023. Diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan kekurangan iuran PBPU BP Pemda 2023 dalam APBD Perubahan.

“Untuk itu kita harapkan dukungan semua pihak dalam menjaga tingkat keaktifan peserta JKN Padang Panjang minimal 75% dari jumlah penduduk. Diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan iuran PBPU Pemda 2024 untuk kelanjutan program UHC,” harapnya.

Rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota, Asrul tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, dan pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wawako Asrul menyebutkan pihaknya akan terus berkomitmen dalam hal perlindungan jaminan kesehatan masyarakat sehingga dapat mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.

“Pemerintah Kota akan terus komit dalam menyediakan pelayanan dasar di sektor kesehatan bagi masyarakat,” katanya. (*/Fs)

Tag:

Baca Juga

Doktor Firdaus Diezo menjadi doktor hukum ke-121 dari Fakultas Hukum Unand. (IST)
Firdaus Diezo Raih Doktor Hukum Unand ke-121: Singgung Tanggung Jawab Negara di JKN, Penguji Ketua MK!
Hakim ditangkap lagi, 2 orang. Tanggal 5 Februari 2026 yang lalu. Yang menangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi OTT.
Hakim Ditangkap Lagi Ketua MA Harusnya Mundur
Pemkab Tanah Datar melakukan penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Sutoyo, Kota Batusangkar, Sabtu (14/2/2026).
Pemkab Tanah Datar Tertibkan Pedagang di Jalan Sutoyo dan Trotoar Pasar Batusangkar
KAI Sumbar Sediakan 31.168 Tempat Duduk untuk Libur Imlek
KAI Sumbar Sediakan 31.168 Tempat Duduk untuk Libur Imlek
Hadiri Dies Natalis ke 79 HMI, Wako Padang: Kami Membuka Kolaborasi dengan Semua Elemen
Hadiri Dies Natalis ke 79 HMI, Wako Padang: Kami Membuka Kolaborasi dengan Semua Elemen
Wako Padang Resmikan Masjid Al Amin di Ponpes Darul Ulum
Wako Padang Resmikan Masjid Al Amin di Ponpes Darul Ulum