Anggota DPRD Sumbar Sebut 103 Aset di Rumah Dinas Belum Dikembalikan Mantan Pejabat

PKS masih unggul dalam perolehan suara sementara untuk pemilihan legislatif DPRD Sumbar 2024. PKS unggul dari Partai Gerindra di posisi kedua

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: sumbarprov.go.id)

Langgam.id – Anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) M Nurnas menyebut 103 unit barang milik daerah masih dikuasi mantan gubernur, mantan wakil gubernur dan mantan Sekprov Sumbar. Menurutnya total nilai aset tersebut mencapai Rp 1,54 miliar.

“Ini temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporkan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020,” kata Nurnas dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Anggota Fraksi Demokrat itu menjelaskan sebagian besar aset itu adalah barang perlengkapan rumah tangga. Sebanyak 51 item berasal dari rumah dinas Gubernur Sumbar dengan nilai tertinggi mencapai Rp91 juta.

Aset lainnya berada di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar sebanyak 41 item dan nilai tertinggi Rp131 juta. Kemudian aset di rumah sekprov sebanyak 11 item dengan nilai paling tinggi Rp48 juta.

“Batas waktu pengembalian adalah 60 hari setelah LHP BPK ini diberikan kepada Pemprov dan DPRD Sumbar,” ujarnya.

Menurutnya, belum dikembalikannya aset itu merupakan satu pelanggaran. DPRD Sumbar juga akan melakukan pembahasan terkait hal ini bersamaan dengan pembahasan LHP BPK dan LPKD.

“BPK terus melakukan pemantauan barang milik daerah setiap tahunnya dan jika ada penjualan barang milik daerah yang tidak sesuai aturan akan jadi temuan,” katanya. (*/ABW)

Baca Juga

APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Mantan Ketum KONI Sumbar, Agus Suardi diperiksa Kejari Padang hari ini.
Alasan Kejari Padang Alihkan Status Anggota DPRD Sumbar Beny Jadi Tahanan Kota  
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Silaturahmi KPID Sumbar dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Jumat (10/7/2026). (Dok. KPID Sumbar)
Ketua DPRD Sumbar Dorong KPID Masifkan Literasi Media Generasi Muda, Perkuat Regulasi Penyiaran Lokal
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih