Langgam.id - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Hidayat meminta pemerintah provinsi (pemprov) melanjutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak ekonomi akibat corona (Covid-19).
Penghentian bantuan karena persoalan keuangan daerah, menurutnya, bukan pertimbangan bijak sebagai alasan. Pada masa pandemi corona ini saatnya pemerintah daerah memperlihatkan kepedulian dan perhatian.
"Konkretnya (bantuan) kepada masyarakat dengan melanjutkan pemberian BLT tahap kedua kepada setiap keluarga yang terdampak covid19," katanya Selasa (9/6/2020).
Ia meminta pemprov turun dan mendengarkan kelurahan masyarakat. "Terasa sekali kebingungan ekonomi di tengah pandemi ini. Tidak jelas apa lagi usaha untuk mendapatkan penghasilan yang mesti dilakukan," tuturnya.
Ada juga warga yang di PHK karena tempat kerja sebelumnya tidak beroperasi, omset jual beli menukik tajam, penyedia jasa transportasi seperti driver online dan ojek sepeda motor tak menentu penghasilannya.
"Begitu juga usaha kuliner. Umumnya warga yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa terpukul keras karena penerapan PSBB. Mereka harus dibantu untuk bertahan menjalani kehidupannya," ujarnya.
Ia mengatakan jumlah bantuan Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan dari Pemrov untuk April sampai Juni ini jelas tidak menyelesaikan problem ekonomi. Namun, setidaknnya BLT tersebut dapat membantu mereka bertahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sementara menjelang kondisi membaik.
"Intinya, sebagai wakil rakyat saya bermohon dengan sangat kepada gubernur agar meninjau kembali keputusan tidak melanjutkan pemberian BLT tahap kedua," katanya.
Ia meminta agar pemprov mencontoh saja kebijakan pemerintah pusat yang melanjutkan pemberian BLT. Ia berharap BLT tahap kedua dari Pemrov Sumbar tetap dilanjutkan.
A;asan keuangan Pemrov Sumbar yang juga membutuhkan banyak anggaran untuk kegiatan lain seperti Pilkada dan sejumlah kegiatan yang juga menyedot anggaran sebagaimana disebut Gubernur dinilai tidak tepat.
Ia memahami bahwa postur APBD Sumbar yang awalnya Rp. 7,044 triliun berkurang karena PAD berkurang dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berkurangnya mencapai Rp643 miliar lebih sehingga APBD menjadi Rp6,343 triliun lebih. "Namun uangnya masih cukup ada dialokasikan untuk BLT tahap kedua,"ujarnya.
Berdasarkan hasil refocusing anggaran tahap I dan tahap II untuk penanganan covid19 sudah terpakai dana APBD lebih kurang Rp507 miliar. Umumnya diambil dari belanja langsung yang awalnya Rp2,942 triliun lebih telah berkurang menjadi 2,098 triliun lebih.
Angka pengurangan ini setelah akumulasi pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat ditambah penurunan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.
Artinya, dari komponen Balanja Langsung saja masih terdapat sisa anggaran hingga Rp1 triliun lebih. Bila kebutuhan Rp 215 miliar seperti BLT tahap pertama, untuk BLT tahap kedua selama tiga bulan lagi masih punya anggaran.
"Jika gubernur menyebut anggaran untuk Pilkada, Saya rasa anggarannya sudah ada, sesuai perintah Mendagri tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain. Artinya, tidak akan mengganggu anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada 2020 ini," ujarnya.
Masalahnya kini ada pada kemauan Gubernur saja. Menurutnya berikan saja sebagian uang APBD ini untuk rakyat dalam bentuk BLT. Dalam kondisi susah seperti sekaranglah saatnya memberikan perhatian lebih kepada rakyat. (Rahmadi/SS)
