Langgam.id – Pemerintah Kota Padang diminta segera mencairkan sisa bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19. Hal itu dinyatakan Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Mastilizal Aye.
Menurutnya, Pemko Padang sebelumnya telah menetapkan memberikan bantuan selama tiga bulan yaitu pada April, Mei, dan Juni. Namun sampai saat ini, BLT yang terealisasi hanya untuk bulan April, sementara dua bulan lagi belum diberikan.
“Anggaran BLT covid-19 itu masih ada, tetapi kita tidak tahu mengapa ini belum juga dicairkan,” kata Mastilizal Aye di Padang, Senin (27/7/2020).
Menurutnya, Pemko wajib memberikan karena hal itu sudah tertuang dalam peraturan wali kota nomor 33 tahun 2020 tentang pemberian bantuan uang kepada masyarakat terdampak covid-19.
“Tahap 2 harus diberikan ke masyarakat, tidak ada alasan bantuan tidak diberikan Pemko. Perwakonya sudah ada dan dibayarkan dari bulan April sampai masa tanggap darurat covid-19 pada bulan Juni, kalau tidak bisa ya jangan membuat Perwako seperti itu,” katanya.
Dana yang BLT yang disediakan katanya ada sekitar Rp77 miliar, sedangkan dana yang telah dicairkan pada tahap pertama Rp44 milyar. Kemudian, dana yang dibagikan itu juga ada dikembalikan kepada Pemko sebanyak sekitar Rp7 milyar.
Total Pemko Padang sudah melakukan refocusing sekitar Rp160 milyar. Itu dana untuk BLT bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, DPRD sudah menanyakan ke Pemko mengapa belum dicairkan. Waktu itu dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa Pemko Padang belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara lengkap dari kelurahan dan kecamatan.
“Padahal ada kelurahan dan kecamatan yang sudah lengkap, harusnya ke tempat tersebut diserahkan dulu ke masyarakat yang belum menerima,” katanya.
Sampai saat ini, realisasi baru satu bulan diberikan BLT yaitu April. Selain itu masih ada juga masyarakat yang belum menerima satu pun BLT. Data masyarakat yang belum menerima BLT harus dikumpulkan ke Dinas Sosial untuk diberikan.
“Kita akan terus mendesak Pemko Padang agar BLT segera diberikaan sebab itu hak masyarakat, ditambah lagi saat ini masyarakat betul-betul membutuhkan karena tahun ajaran baru,” katanya.
DPRD menurutnya juga sangat kecewa dengan kinerja Pemko Padang, karena tidak mampu menyelesaikan data yang berhak menerima bantuan. Padang sangat tertinggal dari daerah lain yang bahkan sudah memberikan bantuan sebanyak 3 kali.
“Tidak hanya masyarakat yang kecewa, DPRD juga kecewa dengan cara Pemko bekerja, mengumpulkan data saja alangkah lamanya, Padang sangat tertinggal dari daerah lain soal covid-19 ini, baru satu kali bantuan dan masih ada yang belum dapat,” katanya.
Pihaknya akan terus mendesak Pemko Padang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jika tidak kunjung diselesaikan, Fraksi Gerindra DPRD Padang akan mencoba menginisiasi interpelasi kepada Wali Kota Padang Mahyeldi sesuai instruksi DPD Gerindra Sumbar. (Rahmadi/ICA)
