Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SE anak yang belum divaksin tak bisa belajar tatap muka dinilai bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Langgam.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) menyorot poin sanksi dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, terkait anak yang belum divaksin tidak bisa ikut Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka.
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, SE Disdikbud Kota Padang itu berpotensi maladministrasi dan tidak bisa diberlakukan. Sebab, SE itu memuat aturan yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Dikatakan Adel, adanya poin sanksi anak tidak bisa ikut belajar tatap muka dalam SE itu, memperlihatkan bahwa pemerintah enggan melayani masyarakat yang belum divaksin.
Padahal, kata Adel, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang harus diurus pemerintah.
"Layanan pendidikan juga layanan dasar. Jadi, pemerintah tidak bisa menolak untuk tidak memberikan layanan pendidikan kendati ada yang belum divaksin," ujar Adel kepada Langgam.id, melalui sambungan telepon, Selasa (8/2/2022).
Adel menilai, sosialisasi vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun sebelum SE diterbitkan belum maksimal. Lalu, tiba-tiba saja ada SE dengan sanksi seperti itu, dan masyarakat terkaget-kaget. "Tiba-tiba orang yang belum divaksinasi diberi sanksi, dan tidak bisa mengakses layanan pendidikan," ungkapnya.
Ditambah lagi, sebut Adel, adanya ketentuan dalam edaran yang melangkahi regulasi yang lebih tinggi. Tidak memberi layanan pendidikan, kata dia, tidak termasuk sanksi yang diatur dalam Perpres Nomor 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin.
Dalam Pasal 13A disebutkan, bahwa masyarakat yang tidak ikut vaksin akan dikenakan sanksi. Sanksi itu berupa penundaan/penghentian bantuan sosial atau layanan administrasi pemerintahan.
"Surat edaran ini jelas sangat prematur dan terburu-buru," kata Adel.
Selain Perpres tentang Pengadaan Vaksin, Adel mengatakan, surat ederan Didiknas Kota Padang juga melabrak aturan lain seperti UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam UU Pelayanan Publik, jelas Adel, terdapat tiga bentuk pelayanan publik: layanan jasa publik, layanan barang, dan layanan administrasi. "Pendidikan ini tergolong layanan jasa, bukan layanan administrasi seperti yang disebut dalam Perpres tadi," tegasnya.
Baca juga: Ombudsman Pantau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Kota Padang
Sebelum mengeluarkan kebijakan, Adel meminta agar Pemko Padang merujuk pada aturan yang ada. "Untuk pembelajaran tatap muka atau daring, rujuk saja aturan PPKM. Sekolah dengan sistem daring hanya untuk PPKM level empat saja, misalnya," katanya.
—
