Langgam.id - Aliansi Mentawai Bersatu menilai pernyataan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar yang tidak mendiskriminasi menyakiti hati masyarakat Kabupaten Mentawai.
Ketua Aliansi Mentawai Bersatu Yousafat Saumanuk mengatakan, Gubernur Sumbar juga harus membaca dengan teliti undang-undang itu. Perkataan gubernur itu dinilai semakin menambah luka di hati masyarakat Mentawai, karena semakin teriris.
"Kita tahu masyarakat Mentawai bukanlah penumpang di Sumatra Barat. Namun keluarlah undang-undang ini yang menjadi polemik, bagaimana mungkin beliau mengatakan tidak ada diskriminasi," katanya, Jumat (19/8/2022).
Dalam undang-undang itu, menurut dia, pada Pasal 5 C hanya menyebutkan Minangkabau saja, dan tidak ada Mentawai. Apalagi, pihaknya telah melakukan aksi sebelumnya dan meminta audiensi kepada gubernur tetapi tidak hadir karena saat itu ada acara bersama menteri.
Kemudian surat permintaan audiensi sendiri juga tidak mendapat balasan sampai saat ini. Pihaknya juga tidak akan menyurati lagi karena surat sudah diterima pihak gubernur, tinggal mereka apakah mau menghubungi Aliansi Mentawai Bersatu.
"Tambah sakit hati ini. Tambah teriris luka ini di hati kami dengan statement beliau itu," tuturnya.
Pihaknya juga ingin bertemu dengan gubernur tanpa diwakili. Kedepan, Aliansi Mentawai Bersatu akan tetap menyuarakan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Pihaknya akan tetap melakukan aksi agar tuntutannya dikabulkan.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi membantah bahwa Undang-undang Provinsi Sumbar mendiskriminasi Kabupaten Kepualuan Mentawai. Hal itu disampaikan Mahyeldi di momen upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana Gubernuran, Rabu (17/8/2022
Menurut Mahyeldi, dalam regulasi pengganti UU Nomor: 61 Tahun 1958 tersebut, tidak ada pengkerdilan masyarakat suku Mentawai. Semua terakomodir, khususnya Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya daerah kepulauan di Sumbar.
Baca Juga: Aksi Damai, Aliansi Mentawai Bersatu Gagal Temui Gubernur Sumbar
"Harusnya UU itu dibaca dengan cermat dan komprehensif. Di dalam UU tersebut banyak pasal-pasal yang terkandung dan jangan terfokus kepada satu pasal saja, apalagi hanya satu ayat," kata Mahyeldi.
—
