Aliansi Mahasiswa di Unand Minta Pimpinan Perpanjang Waktu Pembayaran SPP

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Aliansi Mahasiswa di Unand Minta Pimpinan Perpanjang Waktu Pembayaran SPP.

Langgam.id – Sejumlah mahasiswa di Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) menggelar aksi solidaritas di jalan utama kampus di Limau Manis, Selasa (15/3/2022).

Mahasiswa menuntut pimpinan dapat memberi perpanjangan waktu pembayaran uang kuliah mahasiswa mandiri. Pasalnya, terdapat puluhan aduan mahasiswa terkait pendeknya tenggat waktu pembayaran uang kuliah yang ditetapkan Unand.

Koordinator aksi solidaritas Billy mengatakan, AMPU menerima aduan, ada enam mahasiswa yang tidak sanggup membayar uang kuliah sehingga memutuskan berhenti. “Ada 48 aduan mahasiswa jalur mandiri yang kami terima,” katanya.

Mereka yang mengadu, lanjutnya, merupakan mahasiswa jalur mandiri atau SMMPTN pada 2021. Mereka juga tidak berhasil menjadi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) lewat skema KIP kuliah.

Mahasiswa mengaku tenggat waktu pembayaran uang kuliah yang ditetapkan terlalu singkat. Untuk itu AMPU meminta kampus memperpanjang tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa mandiri hingga satu tahun.

Sesuai jadwal tenggat waktu pembayaran sudah berakhir tanggal 3 Maret lalu. Namun, banyak mahasiswa yang belum lunas pembayaran sehingga memiliki status yang tidak jelas.

“Uang kuliah kawan-kawan mandiri ini besar sekali. Kampus memang sudah memberikan skema empat kali cicilan, tapi itu tidak akomodatif karena waktunya singkat sekali,” kata Billy saat menggelar aksi.

Billy melanjutkan, AMPU juga sudah berupaya melakukan audiensi dengan pimpinan kampus. Namun, kampus dinilai belum memberikan solusi konkret bagi mahasiswa mandiri yang mendaftar KIP namun tidak lulus itu.

Koordinator AMPU Amidia mengatakan banyak mahasiswa yang belum membayar uang kuliah, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Padahal, kata dia, perkuliahan sudah berlangsung.

Ketua UKM Pengenalan Hukum dan Politik itu mengungkapkan kekecewaannya kepada pimpinan kampus yang tidak kunjung memberikan kejelasan. Mengingat uang kuliah jalur mandiri tinggi, pihak kampus diminta memberikan kebijakan yang lebih humanis.

“Kami menginginkan kawan-kawan kita di jalur mandiri tidak putus kuliah. Kami menginginkan tenggat waktunya sampai satu tahun, karena kondisi perekonomian orang tua mereka juga tidak stabil,” kata dia.

Amidia mengaku akan terus menggalang massa untuk bersolidaritas memperjuangkan kebijakan kampus yang lebih solutif. Pihaknya berencana menggelar aksi long march, agar kampus segera memberikan keringanan.

Aksi solidaritas akan dilangsung secara rutin sampai ada solusi yang tepat dari kampus. “Tidak ada mahasiwa yang tidak bisa kuliah karena tidak punya uang,” katanya.

—