Langgam.id – Dunia pendidikan Indonesia kembali dihadapkan pada cermin buram. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mencemaskan: praktik menyontek dan plagiarisme masih marak di sekolah dan kampus.
Padahal, dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam membangun karakter dan integritas generasi muda. Temuan ini seolah menegaskan, pembenahan mendesak dibutuhkan, bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam budaya akademik itu sendiri.
Survei yang melibatkan lebih dari 449 ribu responden dari 36.888 satuan pendidikan ini mencatat, 78 persen sekolah dan 98 persen kampus masih bergulat dengan persoalan menyontek. Bahkan lebih jauh, 43 persen responden di perguruan tinggi mengakui adanya praktik plagiarisme, sementara 6 persen siswa di sekolah menyatakan mengalami hal serupa.
“Menyontek dan plagiarisme adalah bentuk ketidakjujuran akademik yang menggerus nilai integritas. Ini terjadi di mayoritas sekolah dan kampus,” tegas Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dilansir dari InfoPublik, Minggu (27/4/2025).
Tak berhenti di sana, SPI 2024 juga menemukan persoalan lain yang tak kalah serius: tingginya ketidakhadiran guru dan dosen tanpa alasan jelas, serta keterlambatan yang merajalela. Sebanyak 69 persen siswa mengeluhkan keterlambatan guru, sementara 96 persen mahasiswa mengalami hal serupa dari dosen mereka.
Secara keseluruhan, Indeks Integritas Pendidikan 2024 tercatat di angka 69,50—masuk dalam kategori “korektif”, artinya perbaikan menyeluruh sangat diperlukan di berbagai lini.
Menanggapi temuan ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor pendidikan.
“Data SPI ini menjadi landasan kami untuk mengevaluasi dan mempercepat transformasi dunia pendidikan. Kami akan menguatkan budaya akademik yang berintegritas, meningkatkan kapasitas SDM, mereformasi tata kelola, serta membangun kolaborasi dengan KPK dalam pengembangan pendidikan antikorupsi,” kata Stella.
Ia menyebutkan, transformasi itu akan dijalankan melalui empat pendekatan: berbasis nilai, kesadaran, kepatuhan, dan manajemen risiko. Kolaborasi lintas lembaga pun diharapkan mampu menanamkan kembali nilai kejujuran sejak dini—mulai dari ruang kelas hingga bangku kuliah.
Di tengah tantangan global dan kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas, Indonesia kini dihadapkan pada tugas berat: menjaga kejernihan intelektual tanpa mengorbankan fondasi moral. Sebab tanpa integritas, kecerdasan pun bisa kehilangan maknanya. (*/Yh)
