Langgam.id - Setelah bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah dan kemudian tsunami di Selat Sunda pada Desember 2018 lalu, gerakan mitigasi kembali bergema di Sumatra Barat (Sumbar).
Upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, sempat intens dilakukan Sumbar pascatsunami Aceh yang terjadi di akhir 2004. Namun, seiring waktu, upaya tersebut makin kurang bergema.
Awal tahun 2019 ini, dua kali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumpulkan bupati dan wali kota di Gubernuran Sumbar. Dua kali pula Pakar Gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman Natawidjaja hadir mengingatkan kembali tentang potensi gempa di segmen Megathrust Mentawai.
Danny bukan orang baru dalam penelitian gempa di Sumbar. Ia sudah meneliti gerakan lempeng di bawah Mentawai sejak 20 tahun lalu. Jauh sebelum tsunami Aceh, Danny telah mengingatkan tentang potensi Megathrust tersebut.
Penelitian Danny dan beberapa ahli gempa lainnya, mestinya membuat daerah ini lebih siap untuk menghadapi bencana.
Namun, saat menghadiri rapat koordinasi mitigasi dan penanganan bencana gempa dan tsunami di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang pada Kamis (24/1/2019), Danny menyatakan khawatir kesiapsiagaan itu belum tercipta.
Secara ilmiah, menurut Danny, tidak ada lagi yang baru dari penelitian kegempaan di Sumbar. Ia sudah lama melakukan penelitian. Berbagai peta gempa dan tsunami juga sudah dibuat sekitar sepuluh tahun lalu.
“Hal yang paling penting dari potensi ancaman bencana tersebut adalah kesiapsiagaan masyarakat Sumbar dalam menghadapinya,” ujar dia.
Ia mengingatkan tentang suasana saat Sumbar terkena gempa pada 2007 dan 2009. Ada kepanikan, kemacetan yang luar biasa di jalur evakuasi.
Beberapa warga yang ditemui Langgam.id mengakui kepanikan saat gempa tiba. Selain belajar untuk lebih siap siaga, warga juga meminta pemerintah untuk meningkatkan perhatian pada mitigasi bencana.
Fitri, warga Ulak Karang, Padang berharap agar pemerintah mengadakan simulasi gempa dan tsunami secara rutin. Dengan adanya simulasi membuat dirinya lebih siap jika ada gempa besar datang.
Berdasarkan pengalamannya pada gempa di Padang tahun 2009 ia mengaku sangat panik. Saat itu dia dan keluarganya langsung lari ke tempat yang lebih tinggi arah timur kota Padang yang termasuk zona aman tsunami.
Mengenai ancaman gempa Megathrust Mentawai ia berharap agar itu tidak terjadi.
“Saya takut kalau itu terjadi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” kata Fitri.
Warga Padang lainnya, Meri Norita berharap agar pemerintah terus memberikan informasi yang mendidik masyarakat soal kebencanaan.
Selain itu ia juga ingin pemerintah dapat menyediakan shelter-shelter yang sesuai standar agar ada tempat untuk menyelamatkan diri saat ada tsunami.
Mengenai ancamam gempa Megathrust Meri mengaku tetap waspada. “Katanya pasti ada, tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi, kita harus tetap waspada,” katanya saat melihat simulasi di SD 32 Al Azhar Padang pada Sabtu (9/2/2019).
Berdasarkan pengalamannya pada gempa 2009 ia mengaku tidak siap dan panik. Ia juga mendukung adanya simulasi yang dibuat pemerintah sehingga ke depan tidak lagi panik saat menghadapi bencana.
“Pengalaman waktu gempa 2009 saya sangat panik, sehingga saya bersama keluarga langsung pergi ke bypass, saya juga lagi hamil waktu itu, ditambah lagi waktu itu ada isu tsunami,” kata Meri.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Edi Hasymi mengatakan akan meningkatkan program mitigasi bencana di Padang.
Ia mengaku masih banyak warga yang belum memahami mitigasi bencana dengan baik. BPBD, menurutnya, ingin mendorong masyarakat lebih pro aktif terhadap isu-isu bencana alam, seperti mencari informasi terkait gempa dan tsunami.
Kepedulian masyarakat juga harus ditingkatkan dengan cara menghadiri simulasi dan sosialisasi yang diadakan oleh BPBD.
Menurutnya, sejauh ini BPBD telah melakukan berbagai usaha seperti menyebarkan informasi lewat media, memasang rambu di berbagai tempat, mengadakan sosialisasi kebencanaan dan simulasi gempa dan tsunami di tengah masyarakat.
“Seperti simulasi hari ini merupakan usaha kita dalam mengedukasi warga agar waspada terhadap potensi bencana alam dan tidak panik saat bencana datang”, jelas Edi.
Ke depan BPBD berencana mengembangkan simulasi lebih luas lagi. Target selanjutnya adalah simulasi di pasar-pasar, mall, dan di hotel.
“Kita belum pernah mengadakan simulasi di pasar, rencana tahun ini akan kita coba dan kita juga sudah mulai mengkomunikasikannya dengan dinas pasar,” ujar Edi.
Selain itu, ia mengharapkan warga harus mampu evakuasi secara mandiri ketika bencana datang.
Saat terjadi gempa besar, menurutnya, tidak disarankan masyarakat berlindung di bawah meja jika dalam bangunan, namun segera keluar.
Bagi yang berada di luar diharapkan segera menjauhi bangunan. Gempa besar ditandai goncangan yang menyulitkan berdiri dan terjadi lebih dari 20 detik.
Saat setelah terjadi gempa masyarakat harus segera menjauhi garis pantai.
“Masyarakat jangan menunggu ada informasi dulu dari pemerintah, namun segera melakukan evakuasi secara mandiri. Kalau menunggu bisa saja tsunami segera datang,” kata Edi.
Selain itu ia juga mengingatkan bagi masyarakat agar melakukan evakuasi ke arah yang lebih dekat tidak membawa kendaraan. Hal tersebut dalam rangka mencegah terjadinya kemacetan di jalur evakuasi.
Menurut Edi, zona tsunami memiliki jarak yang bervariasi di Kota Padang. Mulai dari 2 kilometer dari pantai di dekat pantai Padang, hinga 4 kilometer arah utara kota Padang, seperti daerah Tabing dan Lubuk Buaya. Untuk daerah sekitar pantai Padang jangkauan tsunami lebih pendek karena banyak gedung-gedung yang akan menghalangi.
Dari data BPBD ada 58 gedung yang dapat dijadikan shelter, mulai dari gedung pemerintahan, kantor swasta, dan hotel yang merupakan hasil koordinasi dengan berbagai instansi dan pihak swasta.
Kemudian ditambah dengan tiga shelter resmi milik pemerintah sehingga ada 61 unit. Masyarakat juga dapat memanfaatkan shelter alami seperti Gunung Pangilun.
Menurutnya, jumlah tersebut memang belum ideal untuk menampung sekitar 500 ribu jumlah penduduk yang ada di sekitar zona merah. Dalam perencanaannya jumlah ideal shelter di kota Padang yaitu 117 unit. Namun, hal tersebut memiliki kendala seperti lahan dan dana pembangunan shelter.
Selain itu BPBD juga mengimbau bagi masyarakat yang mampu, ketika membangun gedung agar bisa juga dijadikan shelter, sehingga bisa menjadi tempat evakuasi bagi orang sekitarnya atau mimimal keluarga sendiri.
Menurut Edi, saat terjadi bencana, masyarakat yang memiliki kesempatan lebih besar untuk evakuasi menjauhi pantai maka disarankan untuk melakukannya, sehingga tidak selalu bergantung dengan shelter.
BPBD juga telah memasang rambu-rambu di jalan sebagai petunjuk arah evakuasi.
Selain itu bagi masyarakat di sekitar Tabing, pihak BPBD juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI AU di Lanud Sutan Syahrir mengenai jalur evakuasi. "Pihak TNI AU akan membuka pagar sebagai jalur evakuasi jika bencana datang," katanya
Edi juga mengingatkan agar setiap keluarga memiliki perencanaan evakuasi.
“Setiap keluarga disarankan memiliki rencana evakuasi, misalnya membuat kesepakatan kalau terjadi gempa akan berkumpul di mana dan akan evakuasi ke mana, serta juga memiliki plan B nya,” katanya.
Ia berharap perencanaan evakuasi keluarga menjadi budaya di masyarakat yang berada di daerah bencana. (Rahmadi/HM)
