Langgam.id - Lembaga Pemgembangan Tilawatil Quran (LPTQ) menanggapi pelaporan oleh sejumlah kafilah Sumatra Barat (Sumbar) yang gagal seleksi untuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-28. Mereka melapor ke Ombudsman Perwakilan Sumbar di Padang, Senin (19/10/2020). Para kafilah itu komplain terhadap keputusan panitia yang telah mengugurkan mereka. Salah satu pengaduan, LPTQ dinilai meloloskan kafilah yang bukan putra putri Sumbar.
Menanggapi itu, Ketua Harian LPTQ Sumbar Damri Tanjung mengatakan permasalahan yang diadukan soal mereka gagal telah dilakukan sesuai prosedur. Hal ini juga telah disampaikan ke media sebelumnya oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Semua keputusan tidak dibuat sepihak, tetapi diputuskan secara bersama oleh para pelatih.
"Kemaren juga sudah dijawab gubernur. Rekrutmen peserta ini adalah rekrutmen yang telah dimusyawarahkan sejak awal bersama pemerintah daerah. Ini keputusan bersama, bukan keputusan sepihak," katanya, Selasa (20/10/2020).
Ia mengatakan LPTQ Sumbar bertugas untuk membina dan melatih para kafilah. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Gubernur Sumbar dan akan ditetapkan oleh Gubernur. Mekanisme itu sudah dijalankan semuanya.
Menurutnya, kafilah yang menjadi wakil provinsi Sumbar di MTQ adalah orang Sumbar. Kalau pun mereka tidak berdomisili di Sumbar, mereka adalah orang yang memiliki orangtua dari Sumbar. Mereka punya keluarga di Sumbar. Semua itu dilakukan karena telah ada kesepakatan sebelumnya sejak Januari 2019.
"Kita seleksi dari MTQ Solok, MTQ Padang Pariaman, kemudian putra-putri kita yang tidak ikut MTQ tetapi berpotensi baik di dalam maupun di luar Sumbar, kita rangkul dan rekrut,"katanya.
Ia mengatakan semua dokumen kafilah sudah diverifikasi dan tidak ada yang bermasalah. Di antara contohnya ada peserta yang tinggal di Aceh tetapi asalnya dari Solok, semua itu sudah sesuai kesepakatan termasuk dengan pemerintah.
Menurutnya, dalam pembangunan termasuk MTQ tidak boleh mengenyampingkan peran para perantau. Bahkan bisa dikatakan peran perantau lebih banyak dalam membangun Sumbar. Sehingga orang Sumbar yang berada diluar juga berhak ikut MTQ.
Ia mencontohkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno adalah orang yang lahir dan besar di Jogjakarta atau di luar Sumbar. Walau lahir di luar, menurutnya, Irwan juga orang Sumbar. Selain itu orang Sumbar yang perantau bisa tersinggung nantinya jika tidak diakui. "Kita ini orang Minang kan perantau, sehingga kita harapkan kontribusi orang perantau, kalau kita tidak akui para perantau bisa ribut kita, bisa hancur persoalan," katanya.
Ia berharap tidak ada ribut-ribut lagi soal MTQ. Apalagi di luar Sumbar tidak ada yang ribut-ribut seperti di Sumbar. Kalaupun nantinya dipanggil Ombudsman Sumbar, pihaknya akan kooperatif. "Kalau nanti Ombudsman mau memverifikasi boleh, kita akan jelaskan," katanya.
Sebelumnya salah seorang peserta MTQ yang mengadu ke Ombudsman Sumbar Ridwan, mengatakan permasalahan terjadi karena ada aturan dari LPTQ Sumbar membolehkan menjadi peserta termasuk orang luar yang memiliki keturunan Sumbar. Padahal ini tidak adil, karena banyak anak-anak Sumbar yang telah berjuang di MTQ Sumbar namun tersingkir.
Hal itu tidak adil karena bisa menjadi peluang orang yang bukan orang Sumbar menjadi kafilah dari Sumbar. Sementara anak-anak Sumbar sudah berjuang dari bawah mulai tingkat kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi, namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh aturan tersebut.
"Kami inginkan mereka yang berasal dari luar Sumbar dan tidak pernah ikut MTQ di Sumbar mereka dicoret," katanya.
Ia mengatakan kalau tetap orang luar Sumbar dimasukan jadi kafilah, maka sama saja tidak ada fungsinya MTQ tingkat Sumbar. Sama saja tidak menghargai MTQ yang ada di Sumbar seperti di Kota Solok tahun lalu. (Rahmadi/SS)
