Langgam.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mewaspadai jenis pelanggaran baru dalam pilkada serentak 2020. Pelanggaran baru itu diprediksi terkait kegiatan kampanye.
"Ini akan muncul sengketa baru di Pilkada, misalnya pelarangan kampanye," sebut anggota DKPP Didik Supriyanto di Padang, Selasa (29/9/2020).
Didik mengatakan karena kondisi pandemi banyak kegiatan kampanye dibatasi. Misalnya rapat umum tidak ada, jika pun ada maka bersifat terbatas dan kampanye didorong supaya lewat media sosial saja.
Baca juga: DKPP Mulai Sidangan Perkara Fakhrizal-Genius vs KPU dan Bawaslu Sumbar
"Kita sadar, hal ini dilakukan demi kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan bersama," katanya.
Didik menyebutkan kembali bahwasannya kemungkinan ini sudah dipikirkan. UU Pilkada memang tidak melakukan pembatasan-pembatasan itu namun ada UU Karantina dan UU lain terkait protokol kesehatan yang bisa dijadikan landasan hukum diterapkannya pembatasan kampanye dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
Dia juga mengakui pilkada tahun ini memang berat dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik bagi penyelenggara, pemilih dan paslon karena situasi pandemi. Kondisi itu membuat DKPP berpikir keras agar kesehatan masyarakat tak jadi korban saat pilkada.
Diketahui pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon yang akan bersaing di Pilkada Sumbar 2020 sudah berlangsung sejak 26 September lalu. Didik menegaskan laporan mengenai pelanggar protokol kesehatan selama masa kampanye juga akan menjadi perhatian.
"Banyak hal baru yang harus kita atur agar Pilkada sebagai sebuah kegiatan besar tidak membahayakan masyarakat dalam artian jangan sampai terjadi penularan covid karena kegiatan Pilkada," ucapnya. (Yesi/Amalia/ABW)
