SK Dukungan Dikembalikan, DPP PDIP: Mulyadi Tak Kokoh dalam Sikap Sebagai Pemimpin

PDI Perjuangan

Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (Foto: Fanpage FB Sekjen DPP PDI Perjuangan)

Langgam.id - Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan Surat Keputusan (SK) dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lantaran ucapan Puan Maharani soal Sumbar dan Pancasilais.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengucapkan terima kasih karena rekomendasi itu telah dikembalikan.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Minggu (6/9/2020).

Bahkan, Hasto juga memahami sikap Mulyadi tersebut, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya akan menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDIP, menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” ungkapnya.

Hasto menilai, apa yang disampaikan Puan Maharani itu merupakan suatu harapan agar Sumbar jauh lebih baik, sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas.

"Kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Mohammad Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Mohammad Natsir, Tan Malaka dan lain-lain, merupakan sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader partai," ungkapnya.

Ditegaskan Hasto, komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak akan pernah surut, meski 10 tahun terakhir ada sesuatu yang berbeda.

Baca Juga: Soal Dukungan Mulyadi-Ali Mukhni dari PDIP, Sekretaris PD Sumbar: Tunggu Putusan Partai

“Meski Pak Jokowi dan PDIP kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019, kami selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar dan membangun Sumbar tanpa terkecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah, karena sumbangsih provinsi tersebut terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia luar biasa. Jadi, wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP mendukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan (masyarakat Sumbar) atau tidak,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Hasto berharap, apa yang disampaikan Puan Maharani jangan dikaitkan dengan Pilgub Sumbar.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi, mari kita lihat secara objektif dan proporsional serta dijauhkan dari dinamika Pilgub” katanya. (*/ABW/ZE)

Baca Juga

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Fadly Amran-Maigus Nasir berhasil meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024. Berdasarkan
Rekapitulasi KPU Padang: Mahyeldi-Vasko Unggul 83,8 Persen, Fadly-Maigus Menang 55,2 Persen
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat nomor urut 02, mengadakan konferensi pers hasil quick count, Rabu (27/11/2024).
Quick Count Internal: Mahyeldi-Vasko Unggul 77 Persen di Pilgub Sumbar
Dalam debat pertama Pilgub Sumbar yang digelar di Hotel Mercure Padang pada Rabu (13/11/2024), calon Gubernur dan Wakil Gubernur memaparkan
Melihat Rekam Jejak Pemberitaan Kasus Korupsi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar
Debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat yang diselenggarakan pada Rabu (13/11/2024), mendapat tanggapan
Akademisi Unand: Debat Calon Gubernur Sumbar Kurang Konkret Bahas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Dalam debat pertama Pilgub Sumbar yang digelar di Hotel Mercure Padang pada Rabu (13/11/2024), calon Gubernur dan Wakil Gubernur memaparkan
Debat Pilkada Sumbar: Kebebasan Beragama dalam Sorotan, Tantangan bagi Toleransi di Ranah Minang
Tim Gerak Cepat atau TGercep Sumatra Barat menyatakan dukungannya, terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar Mahyeldi-Vasko Ruseimy
Alasan TGercep Dukung Mahyeldi-Vasko di Pilgub Sumbar