Langgam.id - Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru dipastikan terus berlanjut meski ada penolakan dari sejumlah warga.
Saat ini proses pembebasan lahan masih berjalan di penetapan lokasi (penlok) 2 yaitu titik KM 4,2 di Kasang sampai titik KM 36,6 di Kapalo Hilalang, Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan, memang ada penolakan dari warga di penlok 2 di sejumlah titik, tetapi jumlah lahan yang sudah bebas lebih banyak dibandingkan yang masih bermasalah.
Pihaknya juga terus memfasilitasi antara warga dan pihak yang berwenang terkait pembebasan lahan.
Pembangunan fisik tetap berjalan di lahan yang sudah bebas, sambil terus menyelesaikan masalah pembebasan lahan di titik yang lainnya. Ia mengatakan seharusnya saat ini fokus perhatian diberikan kepada lahan yang sudah bebas.
"Memang ada beberapa titik yang bermasalah, tetapi kan banyak yang sudah selesai. Kita teruskan membangun yang sudah bebas, sambil menyelesaikan yang bermasalah sesuai aturan yang ada," katanya Rabu (1/7/2020).
Dikatakan Ali, pembangunan jalan dapat dilakukan secara putus-putus pada lahan yang sudah duluan bebas. Bagi yang sudah selesai dibangun nantinya bisa saja memotivasi warga yang masih bermasalah lahannya.
Baca Juga: Penolakan Jalan Tol Gubernur Sumbar Katakan tak Bisa Didamaikan Diselesaikan di Pengadilan
Menurutnya, justru warga akan lebih untung nantinya karena tanah di sekitarnya menjadi naik nilainya. Sebab pembangunan bisa berdongkrak lini ekonomi di sekitar kawasan.
"Ini berdasarkan pengalaman saya membangun jalan selama ini, ada warga yang sebelumnya menolak, tetapi pas sudah selesai beberapa kilometer mereka malah berterimakasih," katanya.
Ia tidak tahu pasti berapa titik yang bermasalah, namun ada sekitar 4 titik yang diingatnya bermasalah. Contoh yang bermasalah pada titik sekitar KM 4,2 sampai KM 5, sementara pada titik KM 5 sampai KM 8 sudah selesai, maka itu dulu yang dikerjakan.
"Jadi kalau ada 20 KM misalnya sudah bebas, ya kita kerjakan, nanti yang lain juga terus diselesaikan," katanya.
Ia mengatakan pembangunan akan terus berlanjut selama tidak ada korupsi atau kerugian negara. Sebab jalan tersebut merupakan proyek nasional. Jika proyek ini gagal maka bisa saja tidak akan ada lagi proyek nasional di Sumbar ke depannya.
"Ini adalah kepentingan untuk kita bersama demi kemajuan, kita berharap semua mendukung pembangunan ini," ujarnya.
Kegagalan pembangunan membuat Sumbar bisa di cap sebagai daerah yang sulit pembebasan lahan, sehingga ke depan pembangunan terus mengalami kesulitan.
"Pembangunan jalan ini sangat bermanfaat terutama bagi generasi yang akan datang," pungkasnya. (Rahmadi/Osh)
