Langgam.id – Ekonom Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan lima aspek ekonomi agar dampak virus corona bagi kegiatan ekonomi di Sumatra Barat bisa dikelola dengan baik.
Mantan Rektor Unand itu berpendapat, pandemi corona ini belum akan mereda dalam waktu cepat, mengingat belum ada vaksin yang menjadi obatnya. Sehingga perlu protokol di bidang ekonomi untuk mengembangkan dan membangkitkan gerak ekonomi yang sesuai dengan kondisi covid-19.
“Bagaimanapun kita akan berkegiatan dalam kondisi covid. Artinya, kalau dalam bidang ekonomi, semua kegiatan ekonomi terkait mengembangkan dan membangkitkan kembali ekonomi ini harus disesuaikan dengan kondisi covid,” katanya, dalam Webinar Nasional Unand, Jumat (15/5/2020) lalu.
Menurutnya, secara statistik kegiatan ekonomi Sumbar, seperti data pengangguran, inflasi, angkanya belum seburuk nasional. Artinya Sumbar cukup baik. Tetapi berbagai sektor ekonomi sudah merasakan dampak covid-19.
Ia mengingatkan, pertama, perhatian utama yang harus diprioritaskan Pemprov Sumbar adalah masih terdapat 1,65 juta orang yang bekerja disektor informal yang terdampak berat akibat wabah corona.
“Mereka ini tidak mampu melakukan physical distancing, preventing sehinggga keterpaksaan hidup banyak bergerak akibatnya menjadi bahagian yang rentan dan mungkin terpapar covid 19,” ujarnya.
Lebih lanjut, jelas Werry, kelompok yang terkena langsung dampak ekonominya berdasarkan hasil penelitian dari seluruh Indonesia, mengalami penurunan pendapatan sebesar 35-75 persen.
“Termasuk di Sumbar. Yang menarik dari hasil penelitian itu adalah, ada masyarakat yang betul-betul terpuruk, ada pendapatannya tetap dan malah ada yang meningkat,” katanya.
Ia meminta perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap rumah tangga yang bisa meningkatkan pendapatannya selama covid-19, sehingga ini menjadi inspirasi dan menjadi penyemangat untuk membangkitkan ekonomi bagi rumah tangga-rumah tangga yang lain.
Kedua, yang perlu dilakukan bagaimana menyelematkan sekitar 586.930 UMKM yang 50 persennya bergerak dibidang perdagangan makanan dan minuman. Usaha sektor ini sudah pasti tidak bisa bergerak lagi karena wabah.
Oleh sebab itu, UMKM ini agar dapat menyesuaikan hidup dengan covid-19, perlu ada kajian dan pendalaman sehingga bisa bertahan dan berkembang dalam suasana covid ini.
“Maka dari itu, pemerintah daerah perlu mencarikan instrument dan wadah yang bisa membangkitkan ekonomi sekitar 586.930 UMKM ini,” kata Ekonom Unand itu.
Ketiga, pentingnya pembenahan data, supaya tidak terulang lagi dengan kasus sekarang ini, mengenai penyebaran dan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang lainnya yang terganggu dan terhambat oleh permasalahan data di lapangan.
“Tentu kalau ada bantuan kedepan mengenai UMKM harus memperhatikan data, hingga sekarang ini data yang tersedia, yang valid hasil dari sensus ekonomi tahun 2016 yang sudah ada penyesuaian 4 tahun terakhir,” ujarnya.
Ditekankanya lagi pembenahan data perlu menjadi perhatian khusus pemda jangan ada lagi terjadi kesimpangsiuran di lapangan.
Keempat, perhatian bagi Sumbar yakni membangkitkan sektor pariwisata. Bagaimana mengembangkan model pariwisata kedepan dalam kondisi covid-19, sampai berakhirnya pandemi.
“Sama-sama diketahui, Sumbar sangat tergantung di bidang pariwisata, sehingga perlu dicarikan bagaimana model mengembangkan pariwisata ke depan agar sektor di bidang pariwisata ini tidak terpuruk terus,” katanya.
Terakhir, menguatkan sektor pertanian, ketahanan pangan dan peternakan. Saat ini, imbuhnya, dari data yang ada belum terdampak, tetapi kedepan juga harus menemukan pola dalam menghadapi suasana covid ini, baik dalam bentuk pemasaran dan juga hal lainnya.
Baca juga : Dampak Corona, Bank Nagari Perkirakan Kinerja Tahun Ini Hanya Tumbuh 3 Persen
Kemudian, juga terkait ketahanan keuangan daerah, di mana pemda masih menjadi motor pengerak ekonomi daerah karena investasi asing, swasta yang masuk ke Sumbar relatif rendah.
Oleh sebab itu, katanya, perlu ada kajian ketahanan keuangan masing-masing daerah ke depan, kalau ketahanan keuangan daerah tidak kuat tentu upaya untuk mengatasi covid ini tidak akan berjalan maksimal. (HF)
