Tanggapan DPRD Sumbar Soal RUU Omnibus Law

Aksi Tolak RUU Omnibus Law

Ketua DPRD Sumbar menemui ratusan mahasiswa yang aksi di depan Gedung DPRD Sumbar (Foto: Jamal Mirdat/Langgam.id)

Langgam.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Padang aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (11/3/2020).

Ratusan mahasiswa itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar. Keduanya kemudian melakukan rapat pimpinan, lalu kembali menemui mahasiswa.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, lembaganya tidak punya kewenangan untuk membahas apapun bentuk RUU Omnibus Law. Sehingga DPRD tidak bisa memiliki sikap untuk itu.

“Tapi, kami pastikan kepada adik-adik mahasiswa, aspirasi mereka akan disampaikan baik kepada DPR RI maupun Presiden,” ujarnya di hadapan ratusan Mahasiswa, Rabu (11/3/2020).

Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang memberikan kritikan dan aspirasi dengan baik. Persoalan RUU Omnibus Law merupakan salah satu perhatian nasional yang juga mendapat penolakan di berbagai daerah.

Menurutnya, DPRD secara aturan hanya punya fasilitas untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat, bukan dalam posisi menetapkan sikap menolak atau menerima.

“Kita tidak bisa mengambil sikap secara kelembagaan, karena secara aturan, kita hanya menjamin aspirasi mereka sampai ke pusat,” ungkapnya.

Dia memastikan, surat pengantar akan dikirim ke DPR RI besok, surat itu berisi sejumlah aspirasi mahasiswa. Supardi juga meminta mahasiswa untuk memahami posisi DPRD dalam masalah RUU Omnibus Law.

Koordinator aksi, Iqsan Guciano mengatakan, pihaknya menginginkan agar DPRD Sumbar menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law. Selain itu, mereka juga meminta agar setiap kebijakan berupa undang-undang agar mengikutsertakan masyarakat.

Ia mengaku tidak puas dengan respon DPRD, namun mereka memahami memang RUU Omnibus Law merupakan wewenang DPR RI.

“Tapi kita meminta pernyataan sikap, karena DPRD sebagai representasi masyarakat Sumbar, apakah menolak atau menerima,” ucapnya.

Iqsan yang mewakili ratusan mahasiswa tersebut mengaku kecewa karena DPRD tidak menjelaskan apa sikap mereka. Mengenai apakah mereka akan melakukan aksi lanjutan, pihaknya akan membicarakan hal itu. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Mantan Ketum KONI Sumbar, Agus Suardi diperiksa Kejari Padang hari ini.
Alasan Kejari Padang Alihkan Status Anggota DPRD Sumbar Beny Jadi Tahanan Kota  
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Silaturahmi KPID Sumbar dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Jumat (10/7/2026). (Dok. KPID Sumbar)
Ketua DPRD Sumbar Dorong KPID Masifkan Literasi Media Generasi Muda, Perkuat Regulasi Penyiaran Lokal
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih