Langgam.id - Anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) Sumatra Barat (Sumbar) mencapai Rp18 miliar. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan pesta rakyat ini, telah ditanda tangani langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Hermanto, bersama Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (11/2/2020).
Menurut Irwan Prayitno, anggaran yang bersumber dari APBD itu, sebaran dana pengamanan tersebut juga untuk 6 daerah yang tidak menggelar pilkada 2020. Sebab, 6 Polres tersebut tetap menjalankan pengamanan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
"Penandatangan dana bantuan anggaran sejak pra, saat, dan setelah pelaksanaan pilkada serentak. Ini untuk Pilgub, kalau untuk daerah yang menggelar pilkada nanti dengan bupati dan wali kotanya," katanya.
Irwan berharap, pemberian dana ini dapat memperlancar tugas kepolisian dalam mengamankan pilkada. Sehingga, demokrasi berjalan damai, kondusif dan melahirkan pemimpin sesuai pilihan masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Hermanto, mengatakan jumlah NPHD sudah disesuaikan sebelumnya. Pihaknya akan melaksanakan pengamanan seefisien dan seefektif mungkin untuk pengamanan pilkada Sumbar 2020.
"Dana pengamanan memang banyak ke mobilitas, kemudian cipta kondisi yang menghabiskan banyak anggaran," katanya.
Baca juga : Resmi Jabat Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni: Kita Siap Amankan Pilkada 2020
Menurutnya, dana tersebut akan dicukupkan sebaik mungkin untuk pengamanan pilkada. Pihaknya juga sudah merumuskan tahapan pengamanan pilkada. (Rahmadi/ICA)
