Langgam.id — Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat mengingatkan sejumlah risiko yang dapat kembali menekan inflasi daerah, meski inflasi tahunan Sumbar pada September 2026 terus melandai dan telah kembali berada dalam sasaran nasional.
Kepala BI Sumatera Barat M Abdul Madjid Ikram mengatakan, risiko tersebut antara lain gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan bencana alam, hambatan distribusi dan pasokan antardaerah, hingga disparitas harga antarwilayah.
Selain itu, tekanan inflasi juga dapat berasal dari kenaikan harga pangan dan energi global serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memicu imported inflation.
“Ke depan, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, di antaranya kenaikan harga pangan dan energi global, gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan bencana alam, hambatan distribusi dan pasokan antardaerah, disparitas harga antarwilayah serta tekanan nilai tukar rupiah,” ujar Madjid dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, risiko tersebut perlu diantisipasi meski perkembangan inflasi Sumbar saat ini menunjukkan tren yang semakin terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Sumbar pada September 2026 tercatat 3,50 persen (yoy), turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3,76 persen.
“Inflasi tahunan Sumatera Barat kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional dan melanjutkan tren penurunan sejak Juni 2026,” katanya.
Namun, secara bulanan tekanan harga justru meningkat. Inflasi September 2026 tercatat 0,60 persen (mtm), naik dibandingkan Agustus yang sebesar 0,18 persen.
Sementara secara kumulatif Januari hingga September 2026, inflasi Sumbar tercatat 1,83 persen (ytd).
Madjid mengatakan, perkembangan inflasi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, terutama komoditas strategis yang rentan terdampak gangguan produksi maupun distribusi.
Pada September, cabai merah menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi bulanan, yakni 0,47 persen. Kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya pengiriman cabai ke luar Sumbar di tengah penurunan produksi nasional, berkurangnya pasokan dari sejumlah wilayah terdampak erupsi dan karhutla, serta serangan organisme pengganggu tanaman.
Selain cabai merah, daging ayam ras, beras, cabai hijau dan ikan cakalang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen.
Tekanan inflasi juga tercermin dari kenaikan harga beras secara tahunan. Komoditas tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,23 persen, yang antara lain dipengaruhi penurunan produksi akibat kerusakan lahan sawah pascabencana serta terbatasnya pasokan dari luar daerah.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dan kabupaten/kota terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi.
Langkah tersebut dilakukan bersama BULOG melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis neraca pangan juga terus dioptimalkan, termasuk melalui fasilitasi business matching antara petani, off-taker dan mitra logistik.
“Berdasarkan pengamatan TPID di lapangan, stok cabai merah di sentra produksi, termasuk Alahan Panjang, Kabupaten Solok, saat ini cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pasokan cabai dari Jawa Tengah juga turut menambah ketersediaan di pasar sehingga diharapkan dapat menahan tekanan harga lebih lanjut.
Madjid menambahkan, penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas hortikultura, pengembangan urban farming serta pemberdayaan kelompok tani champion cabai merah.
Dengan berbagai langkah tersebut, BI memperkirakan inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen. Namun, kewaspadaan terhadap risiko bencana, distribusi dan disparitas harga tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah. (HER)
