Biaya perang Amerika Serikat melawan Iran sudah mencapai sekitar US$38 miliar hingga 1 Agustus 2026. Congressional Budget Office memperkirakan tagihan itu bertambah sekitar US$3 miliar setiap bulan jika konflik berlanjut. Angka tersebut tampak seperti urusan fiskal Washington. Bagi Indonesia, masalahnya justru terletak pada jalur transmisi: perang menguras amunisi, mengganggu energi, mendorong inflasi AS, menekan pasar obligasi, memperkuat dolar, lalu mempersempit ruang stabilisasi rupiah. Indonesia dapat ikut membayar biaya ekonomi perang tanpa pernah membiayai satu rudal pun.
Akar persoalannya adalah perang modern tidak hanya membakar anggaran pertahanan. CBO memperkirakan konflik dapat menambah inflasi AS sekitar 0,5 persen pada tiga bulan pertama 2027. Sebagian besar biaya langsung juga berasal dari penggantian amunisi, sementara pengisian kembali stok tertentu diperkirakan membutuhkan sekitar lima tahun. Artinya, belanja perang hari ini menciptakan kebutuhan produksi dan pembiayaan beberapa tahun ke depan. Jika pengeluaran tambahan dibiayai melalui utang, tekanan fiskal tidak berhenti ketika operasi militer selesai karena biaya bunga terus berjalan.
Jalur kedua bergerak melalui energi. Selat Hormuz adalah salah satu titik sempit paling penting dalam perdagangan minyak dunia. Data Energy Information Administration menunjukkan arus minyak melalui Hormuz mencapai sekitar 21,6 juta barel per hari pada kuartal IV-2025, lalu turun tajam menjadi 4,9 juta barel per hari pada kuartal II-2026. Gangguan sebesar itu membuat premi risiko energi sulit hilang cepat. Ketika harga minyak naik, Amerika menghadapi tekanan inflasi tambahan. Pasar kemudian dapat mengurangi ekspektasi pelonggaran moneter, menaikkan imbal hasil Treasury, atau meminta term premium lebih tinggi untuk menanggung risiko inflasi dan tambahan pasokan obligasi.
Di titik inilah Pentagon bertemu rupiah. Yield Treasury yang lebih tinggi meningkatkan daya tarik aset dolar dan menaikkan opportunity cost memegang aset emerging markets. Dolar yang lebih kuat dan volatilitas global kemudian menekan mata uang negara dengan kebutuhan pembiayaan eksternal. Bagi Indonesia, kanal energi memperbesar masalah itu. BPS mencatat defisit perdagangan migas Januari-Juli 2026 mencapai US$18,75 miliar, walau neraca perdagangan total masih surplus US$3,70 miliar. Kenaikan minyak berarti kebutuhan devisa migas dapat membesar pada saat biaya modal global juga meningkat.
Bank Indonesia sendiri telah menegaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat menambah imported inflation dan tekanan pada harga energi domestik. Ini menciptakan trade-off kebijakan. Menahan rupiah terlalu agresif dapat menyerap likuiditas dan menaikkan biaya pembiayaan domestik. Membiarkan depresiasi terlalu cepat dapat memperbesar inflasi impor dan beban valuta asing. Memberi subsidi energi lebih besar dapat menahan inflasi jangka pendek, tetapi memperlebar tekanan fiskal. Tidak ada pilihan yang bebas biaya.
Argumen tandingnya jelas: Indonesia memiliki surplus perdagangan dan cadangan kebijakan yang dapat meredam shock. Itu benar, tetapi surplus agregat tidak menghapus kerentanan migas. Surplus nonmigas justru sedang menutup defisit energi yang besar. Jika perang berlangsung lebih lama, minyak tetap mahal, dan yield AS bertahan tinggi, dua tekanan dapat datang bersamaan: current-account pressure dari energi dan financial-account pressure dari arus modal. Kombinasi ini lebih berbahaya daripada masing-masing shock secara terpisah. Efek lapis kedua juga dapat menjalar ke sektor riil: biaya logistik naik, margin industri tertekan, perusahaan menunda investasi, dan rumah tangga menghadapi harga energi serta barang impor yang lebih tinggi. Jika berlangsung lama, shock eksternal dapat berubah menjadi perlambatan permintaan domestik.
Tampaknya respons tidak cukup berfokus pada intervensi rupiah. Pemerintah perlu mempercepat pengurangan ketergantungan impor energi, menjaga kredibilitas fiskal agar shock subsidi tidak berubah menjadi premi risiko utang, dan memperkuat pasokan valuta asing dari ekspor serta investasi jangka panjang. Bank Indonesia perlu mempertahankan fleksibilitas bauran kebijakan sambil menjaga inflasi dan stabilitas pasar obligasi. Skenario terburuk bukan sekadar minyak mahal. Skenario terburuk adalah minyak mahal bertemu dolar kuat dan biaya dana global tinggi. Dalam perang modern, garis depan ekonomi Indonesia tidak berada di Teluk Persia. Ia dapat muncul di pasar valas Jakarta.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)
