Langgam.id- Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
Musda yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026 tersebut akan menjadi momentum memilih kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031.
Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima audiensi pengurus LKAAM Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo bersama jajaran pengurus, pengurus LKAAM kecamatan, serta perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah.
Fadly mengatakan, Musda IX tidak hanya menjadi forum memilih kepengurusan baru, tetapi juga harus menjadi momentum memperkuat peran lembaga adat dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Kita berharap Musda IX LKAAM Kota Padang mengedepankan musyawarah mufakat. Semangat ini juga sejalan dengan program Sinergi Nagari dan visi pembangunan yang berlandaskan agama dan budaya, yang dapat diwujudkan melalui program-program LKAAM,” kata Fadly.
Menurutnya, lembaga adat memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya penyalahgunaan narkoba, tawuran, penyakit masyarakat, hingga pembinaan generasi muda.
Karena itu, Fadly menilai perlu ada penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah dan instansi terkait agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara bersama tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing lembaga.
“Penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah, dan instansi terkait sangat penting untuk menangani persoalan narkoba, LGBT, tawuran, dan lainnya secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga,” ujarnya.
Fadly menyebut pembahasan mengenai persoalan tersebut dapat dilakukan melalui forum-forum yang independen, sehingga lembaga adat tetap dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.
“Saya rasa ini menjadi salah satu tugas pokok LKAAM ke depan untuk bersama-sama membahasnya dalam forum-forum yang independen,” katanya.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Adat
Fadly menegaskan Pemerintah Kota Padang siap memfasilitasi berbagai kegiatan LKAAM yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat perlu dibangun dalam ruang yang jelas agar kontribusi niniak mamak terhadap masyarakat semakin nyata.
Hal tersebut sekaligus sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.
Melalui kolaborasi tersebut, lembaga adat diharapkan tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mengambil peran dalam pembinaan anak kemenakan serta membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik.
LKAAM Siapkan Musda IX
Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap keberadaan lembaga adat.
Ia berharap hubungan antara LKAAM, niniak mamak dan pemerintah dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung program pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bersyukur sekali Pak Wali Kota dan jajaran sudah melaksanakan pembangunan secara bersama dengan kami, dan para niniak mamak se-Kota Padang. Insya Allah, segala program yang bisa dikerjasamakan dapat berjalan sebaik mungkin,” ujar Syafril.
Terkait pelaksanaan Musda IX, Syafril mengatakan panitia telah melakukan berbagai persiapan dengan menghimpun masukan dari KAN dan LKAAM di tingkat kecamatan.
Musda nantinya diharapkan menghasilkan kepengurusan baru yang mampu membawa LKAAM Kota Padang semakin kuat dalam menjalankan fungsi adat sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kami berharap Musda ini menghasilkan kepengurusan periode lima tahun ke depan yang mampu memperkuat persatuan lembaga adat, menjalankan fungsi pembinaan anak kemenakan, serta meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam pembangunan Kota Padang,” katanya.
Musda IX LKAAM Kota Padang akhirnya tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan.
Lebih jauh, forum tersebut menjadi momentum untuk menentukan arah lembaga adat lima tahun ke depan, termasuk bagaimana LKAAM dapat mengambil peran lebih besar dalam menjaga nilai adat, membina generasi muda dan bersinergi dengan pemerintah dalam menghadapi persoalan masyarakat. (HER)
