Langgam.id — Bupati Pasaman Barat Yulianto mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta mengejar realisasi anggaran. Hingga September, serapan anggaran masing-masing OPD ditargetkan sudah berada di atas 50 persen.
Arahan tersebut disampaikan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Doddy San Ismail saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Doddy mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang telah direncanakan berjalan, termasuk realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), dan APBD.
“Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan,” ujar Doddy.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah OPD dengan tingkat realisasi anggaran yang rendah. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi kendala teknis dan pelaksanaan program yang bersumber dari dana transfer pemerintah.
Meski demikian, Doddy meminta kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlambat pelaksanaan kegiatan. Seluruh OPD diminta memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempercepat pekerjaan sehingga realisasi anggaran hingga September dapat mencapai lebih dari 50 persen.
“Serapan anggaran harus kita kejar. Jangan sampai waktu terus berjalan, tetapi pelaksanaan kegiatan masih rendah. OPD harus segera menindaklanjuti apa yang menjadi kendala,” tegasnya.
Selain mempercepat kegiatan, pimpinan OPD juga diminta segera menyelesaikan persoalan administrasi dan pengambilan keputusan yang dapat menghambat pelaksanaan program.
Doddy mengingatkan, apabila terdapat surat keputusan yang sifatnya mendesak, prosesnya harus segera dikoordinasikan dengan pimpinan.
“Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat,” katanya.
Ia juga meminta OPD meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Di sisi lain, seluruh OPD diminta responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kecepatan penyampaian data dinilai penting karena berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan daerah.
Doddy berharap hasil monev tersebut segera ditindaklanjuti seluruh OPD. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, percepatan program dan peningkatan serapan anggaran dinilai menjadi hal yang harus menjadi perhatian setiap perangkat daerah.
“Target kita jelas, realisasi harus terus dikebut dan diupayakan di atas 50 persen. Jangan menunggu mendekati akhir tahun baru dikerjakan,” pungkasnya. (HER)
